Genjot Pembangunan Infrastruktur Wilayah Pinggiran untuk Percepat Pemerataan

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan fokus pemerintahan saat ini dalam membangun infrastruktur tidak hanya tertuju di Pulau Jawa saja. Sebab, kementerian yang dipimpin Basuki Hadimulyono itu berupaya melakukan pemerataan pembangunan dengan menggenjot infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal, daerah pinggiran, perdesaan, maupun kawasan timur Indonesia (KTI).

Menurut Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Velix Wanggai, pemerintah telah menetapkan 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) yang perlu digenjot infrastrukturnya. Ke-35 WPS itu di tersebar di sejumlah wilayah di antaranya Sumatera (6 WPS), Kalimantan (4 WPS), Sulawesi (5 WPS), Bali-Nusa Tenggara (5 WPS), Maluku (2 WPS) dan Papua (4 WPS). “Ini adalah upaya mendorong pembangunan dari pinggiran,” kata Velix dalam rilisnya ke media, Senin (22/6).

Lebih lanjut Velix menjelaskan, salah satu prioritas dalam pengembangan WPS itu adalah pembangunan akses jalan di perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya koridor Kalimantan Barat-Kalimantan Timur-Kalimantan Utara. Menurutnya, dalam APBN 2015 ini sudah dialokasikan anggaran  Rp 2,7 triliun untuk pembukaan jalan baru sepanjang 740 kilometer di wilayah perbatasan di Kalimantan. “Kementerian PUPR bekerja sama dengan TNI AD untuk pembukaan akses jalan di Kalimantan ini,” ujar Velix.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Velix Wanggai.

Selain itu, untuk 2016 nanti program prioritas Kementerian PUPR adalah penyelesaian jalan Trans-Papua. “Ini untuk guna memperkuat konektivitas dan mengurangi tingkat kemahalan harga di pedalaman Papua,” ujar mantan staf khusus kepresidenan yang juga berasal dari Papua itu.

Velix menambahkan, dalam rangka menggenjot pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran dan daerah tertinggal, Kementerian PUPR juga telah membentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW). Tujuan pembentukan BPIW itu adalah mempercepat pembangunan infrastruktur yang memerhatikan faktor kewilayahan dan komunitas sosial.

Velix menjelaskan, Menteri PUPR Basuki Hadimoelyono mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur bukan semata-mata untuk proyek fisik. “Kata Pak Menteri, ketika kita membangun inftasrrtktur berarti kita membangun bangsa,” pungkasnya.(jpnn)