Dana Parpol Melonjak, KPK: Warga ke TPS kan Enggak Bayar
jpnn.com - JAKARTA- Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mempertanyakan urgensi kenaikan dana parpol hingga sepuluh kali lipat yang diwacanakan Kementerian Dalam Negeri. Menurut Zulkarnaen, dana itu tak sesuai dengan kepentingan masyarakat umum.
Zulkarnaen mengatakan, parpol harusnya menekan biaya politik dibangkan menghamburkan uang negara. "Masyarakat datang ke TPS aja enggak bayar kok. Harusnya uang itu dipakai rakyat untuk kebutuhan lainnya seefektif mungkin," ujar Zulkarnaen di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/6).
Dia menyarankan parpol berbenah dibandingkan menggunakan uang negara secara berlebihan. Salah satunya ialah memperbaiki sistem rekrutmen yang lebih baik sehingga menghasilkan figur nan bersih.
"Sejauh mana kemampuan, kredibilitas, integritas parpol. Jadi masyakarat akan berikan pilihannya, kenapa dia tidak siap bersaing? Ini perlu pengkajian. Tidak bisa sesederhana itu," imbuh Zulkarnaen.
Zulkarnaen juga meminta parpol melakukan evaluasi internal. Pasalnya, selama ini biaya politik yang digunakan jarang dipublikasikan pada masyarakat. "Parpol ini kan milik publik. Jadi harus ada kelihatan dari pengurusnya untuk terbuka kepada publik. Kalau ada masukan publik ya coba mohon diperhatikan," tandasnya. (flo/jpnn).
JAKARTA- Wakil Ketua KPK Zulkarnaen mempertanyakan urgensi kenaikan dana parpol hingga sepuluh kali lipat yang diwacanakan Kementerian Dalam Negeri.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Seusai Putusan MK, Anies-Muhaimin Ucapkan Terima Kasih ke PKS
- Elite Seknas Prabowo-Gibran Sebut Gugatan Pilpres 2024 di MK Sia-Sia
- Hanura Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah untuk Pilkada Serentak 2024, OSO Berpesan Begini
- Pascaputusan MK, Jurkamnas TPN Ganjar-Mahfud Ucapkan Selamat Bekerja kepada Prabowo-Gibran
- Gugatan Disidangkan di PTUN, Tim Hukum PDIP Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran
- Demi Demokrasi, PDIP dan NasDem Disarankan Akur di Luar Pemerintahan