Jokowi-JK Sejak Awal tak Puas dengan Kabinet Kerja
jpnn.com - JAKARTA - Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengaku tidak heran jika kinerja Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritisi banyak orang. Pasalnya, pembentukan kabinet yang berisi 34 menteri dan 4 pejabat setingkat itu terlalu dipengaruhi kompromi politik.
"Kabinet yang sekarang, menurut saya sudah terlalu dikungkung oleh kompromi politik. Jadi janji Jokowi-JK dengan istilah kabinet ramping, profesional, itu hangus oleh kompromi politik," kata Budiarto dalam sebuah diskusi di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (27/6).
Budiarto mengatakan, peran Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam menyusun kabinet yang ada sekarang sebenarnya sangat minim. Menurutnya, partai-partai politik pendukung Jokowi-JK lah yang lebih banyak menentukan jatah kursi menteri.
Dia bahkan mengklaim mengetahui secara langsung bahwa Jokowi dan JK sebenarnya tidak puas dengan susunan Kabinet Kerja. "Saya wawancara, dua-duanya (Jokowi-JK) tidak puas atau kurang puas dengan kabinet sekarang ini," ungkap Budiarto.
Meski begitu, dia pesimis bakal ada perbaikan kualitas kabinet dalam waktu dekat. Pasalnya, duet pemimpin negeri itu belum memperlihatkan tanda-tanda bakal meninggalkan kompromi politik.
"Kompromi politik itu lebih banyak diucapkan Pak JK. Kalau presiden itu lebih ke lihat dulu deh (kinerjanya). Jadi kalau mau diganti kelihatannya menteri-menteri yang sudah jadi jatah partai gak akan pergi ke partai lain," pungkasnya. (dil/jpnn)
JAKARTA - Jurnalis senior Budiarto Shambazy mengaku tidak heran jika kinerja Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikritisi banyak
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- JDI Pro-Gibran Desak MK Sahkan Keputusan KPU Terkait Pemenang Pilpres 2024
- PEDRO Indonesia Sumbang Rp 200 Juta untuk Anak Yatim Piatu Yayasan Mizan Amanah
- Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, Anak Buah Heru Bilang Tidak Fantastis
- Waka MPR: Kasus Pornografi Anak Harus Segera Ditangani dengan Masif dan Terukur
- PT BMI Ajukan PK ke MA dan Minta Eksekusi Lahan Ditunda
- Sedang Sakit, Bupati Sidoarjo Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan