Pilkada Serentak Jangan Korbankan Rakyat

jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik Universitas Mercu Buana Heri Budianto mengatakan, pilkada serentak jangan sampai merugikan masyarakat. Ia menegaskan, jangan sampai pilkada mengorbankan kepentingan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Dalam kerangka NKRI jangan sampai pilkada merugikan masyarakat dan menimbulkan konflik sehingga masyarakat mendapat ekses yang berat," ujar Heri dalam diskusi publik Mengukur Kesiapan Pilkada Serentak 2015 yang digelar Magister Ilmu Komunikasi Program Studi Komunikasi Politik Universitas Mercu Buana, Senin (29/6), di Jakarta

Heri mengatakan, spirit lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, harus diingat. Menurut dia, ada dua point penting terkait hal itu. Pertama cost politic yang tinggi. Kedua, fenomena politik dinasti.

Dari sisi cost politic, ternyata tidak efisien. Belum lagi soal mahar politik yang mencuat saat ini dilakukan dengan berbagai modus. "Banyak oknum parpol memanfaatkan pilkada untuk mencari kesempatan misalnya dengan modus menemukan calon kepala daerah dengan ketua umum partai," kata Heri.

Belum lagi soal definisi petahana yang dipersempit sehingga ada indikasi kepala daerah mundur sebelum masa pendaftaran, untuk sahabat kerabat atau siapapun yang telah disiapkan.

Jadi, kata Heri, pilkada serentak tetap dijalankan atau dimundurkan tetap memiliki konsekuensi. Kini tinggal memilih mana yang paling minim. "Kalau mundur maka cost akan bengkak lagi, karena proses akan lebih panjang. Kalau tetap, apa bisa membangun trust KPU layak dipercaya," katanya.

Terpenting dari itu semua, doktor muda ilmu komunikasi itu mengingatkan, jangan sampai pilkada mengorbankan proses berbangsa dan bernegara. "Kalau dikatakan bahwa daerah harus menyediakan APBD artinya uang rakyat dipakai, maka jangan pula pilkada itu membuat situasi rakyat mendapat ekses yang berat," katanya.

Lebih lanjut dia mengingatkan, Bawaslu, KPU maupun partai politik jangan berpikir dalam paradigma yang sempit. "Parpol juga jangan memikirkan kepentingan sendiri," tegasnya. (boy/jpnn)