Kementerian Sosial Paling Tinggi Penyerapan Anggaran
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa kementerian dengan presentase penyerapan paling tinggi adalah Kementerian Sosial. Sedangkan dari segi jumlah, yang paling tinggi adalah Kementerian Pertahanan.
"Kemenhan paling tinggi jumlahnya karena pagunya tinggi. Saya tidak ingat nominalnya. Tapi total semua kementerian akhir semester I tahun ini baru mencapai 35 persen atau sekitar Rp 640 triliun," ujar Bambang di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/7).
Sementara itu, untuk Kementerian Desa termasuk yang rendah penyerapan anggarannya. Pasalnya, itu adalah kementerian baru yang harus mengubah nomenklaturnya.
"Tapi bukan salah mereka lah karena mereka baru berubah nomeneklatur," imbuh Bambang.
Selain itu, Kementerian Perindustrian disebut sebagai salah satu kementerian dengan penyerapan anggaran rendah. Menurut Bambang, itu terjadi karena kementerian pimpinan Saleh Husin itu tidak banyak memiliki belanja modal.
Bambang menyayangkan, ada kementerian yang rendah penyerapan anggaran padahal tidak ada perubahan nomenklatur. Namun, ia enggan menyebut kementerian yang dimaksud. Ia hanya mengingatkan sejumlah kementerian itu untuk mempercepat proses penyerapan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo.
"Presiden minta dipercepat karena sudah masuk bulan Juli, sudah masuk semester II. Sehingga kalau tidak diserap dengan benar, bisa berakibat negatif pada pertumbuhan," tegas Bambang.
Bambang optimistis penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga hingga akhir tahun ini tetap sesuai dengan target yaitu di kisaran 90-92 persen.
JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan bahwa kementerian dengan presentase penyerapan paling tinggi adalah Kementerian Sosial.
- 10 Kg Emas Batangan Ilegal di Manado Rencananya Dibawa Pelaku ke Surabaya
- Wamendagri John Wempi Dorong Pemda Berikan Pelayanan Optimal Kepada Masyarakat
- Gandeng Koso Nippon, BSKDN Kemendagri Harap Daerah Terapkan Review Program
- Detik-Detik 2 Prajurit TNI Tersambar Petir di Cilangkap, 1 Meninggal Dunia
- PPPK Punya Hak & Tanggung Jawab sama dengan PNS, tetapi Bedanya Jelas
- Kemenkes Butuh 5.500 Tenaga Kerja untuk 4 RS Baru Milik Pemerintah