Pemerintah Pastikan Segera Revisi PP Jaminan Hari Tua
jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah memastikan segera merevisi isi PP soal Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam revisi itu diatur kembali bahwa pencairan dana JHT bisa dilakukan bila pekerja mengalami sejumlah kondisi khusus. Salah satunya saat karyawan mengalami PHK. Jadi, mereka tidak perlu menunggu mengambil JHT pada usia 56 tahun.
"Kalau baru umur 40, kemudian di PHK bisa (dicairkan). Misalnya, ekonomi kita lagi lesu, terus kita di PHK, kita ambil uang itu dulu untuk modal kerja. Kira-kira revisi itu. Pemerintah sudah dengar keluhan itu," ujar Sofyan di kompleks Istana, Negara, Jakarta (3/7).
Menurut Sofyan, PP itu sesuai dengan UU BPJS Ketenagakerjaan. Dalam revisi itu, tegasnya, juga jelas diatur bahwa pencairan dana JHT tidak berlaku lagi untuk 5 tahun setelah keikutsertaan pekerja.
Rencana revisi itu sudah dibahas Menteri Sofyan dengan Menaker Hanif Dhakiri. Draf revisi itu, tuturnya, akan dikerjakan oleh Menteri Hanif. (flo/jpnn)
JAKARTA - Pemerintah memastikan segera merevisi isi PP soal Jaminan Hari Tua (JHT). Menurut Menko Perekonomian Sofyan Djalil dalam revisi itu diatur
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- BMKG: Titik Panas di Kaltim Alami Penurunan
- Pedemo di Patung Kuda Monas Diwarnai Aksi Teatrikal, Lihat
- ID Food Akan Tingkatkan Akses Perempuan di Sektor Pertanian & Pangan Lewat Digitalisasi
- Kemensos Uji Publik Tata Cara Usulan DTKS melalui Musyawarah Desa
- Pj Gubernur Sumsel Ajak Pegawai Berinovasi dan Tingkatkan Kapasitas Bekerja
- Inilah Sosok yang Ditangkap Densus 88 di Palu