Cadangan BBM Terancam, Kinerja Jokowi Dipertanyakan Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan mempertanyakan kinerja Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam memenuhi cadangan energi nasional. 

Politikus Gerindra itu menyebutkan, International Energy Agency (IEA) mensyaratkan cadangan BBM untuk setiap negara harus 90 hari demi mencapai ketahanan energi. Saat ini, pemerintah hanya mampu memenuhi sepertiganya atau sekitar 30 hari.

"Namun pemerintah beralasan, karena kurangnya dana untuk membangun gudang penyimpanan dan membeli minyak untuk cadangan 90 hari. Alasan yang memalukan dari sebuah kabinet yang gembar-gembor telah bekerja," kata Heri, Selasa (28/7).

Dia menegaskan bahwa sulitnya pemerintah memenuhi cadangan minyak 90 hari tersebut adalah bukti nyata bahwa kabinet kerja saat ini tidak mampu untuk keluar dari ketergantungan pada pasokan minyak impor.

Mengacu pada laporan IEA, Indonesia sudah menjadi importir minyak terbesar kedua di tingkat regional. Gap antara produksi dan konsumsi kian melebar. Tahun 2015 saja, konsumsi sudah mencapai 1,5 juta barrel per hari sedangkan realisasi lifting hanya berkisar 700 ribu barrel per hari.

"Ketergantungan terhadap impor minyak akan sangat membahayakan ketahanan energi nasional. Pemerintah harus menjamin ketahanan energi untuk menjamin berhasilnya pertumbuhan ekonomi nasional," tegasnya.

Menurut Heri, jika diperlukan presiden dapat mengeluarkan Perpres untuk meningkatkan cadangan BBM 90 hari. Dengan Perpres tersebut diharapkan bisa menjamin kebijakan pemenuhan BBM 90 hari melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi yang lebih baik.

"Dengan Perpres tersebut, diharapkan cadangan BBM 90 hari bisa tercapai sehingga ada jaminan kepastian ketersediaan BBM. Uang tidak boleh menjadi alasan. Menteri-menteri terkait termasuk BUMN Pertamina harus bekerja keras. Kalau tidak mampu, maka presiden harus berani evaluasi. Kalau harus diganti, ya ganti," pungkasnya. (fat/jpnn)