Kejurnas Equestrian 2015 Belum Temui Titik Terang

jpnn.com - JAKARTA - Kejurnas Equestrian 2015 sampai saat ini belum menemui titik terang. Padahal, agenda tersebut menurut rencana akan digeber September 2015 mendatang.

Salah satu panpel sekaligus pembina dan pelatih Equestrian Adinda Yuanita pun tak membantah hal itu. Dia mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan kepastian meski gelaran semakin dekat.

Padahal, pihak penyelenggara sudah mengantongi rekomendasi dari PB EFI (Equestrian Federation Indonesia). Mereka juga sudah berkoordinasi dengan KONI Pusat dan melakukan pertemuan dengan Menpora Imam Nahrawi, April lalu.

"Benar, sampai saat ini kami belum mendapat kejelasan dari pihak Kemenpora meskipun kami sudah memasukan surat pemberitahuan acara, surat rekomendasi dari EFI dan detail teknis penyelenggaraan Kejurnas. Kejurnas ini sangat membantu atlet untuk mempertahankan performa mereka. Sebab, setelah SEA Games 2015 Singapura, Federasi Equestrian Indonesia (EFI) belum menjadwalkan apapun," kata Adinda, Jumat (21/8).

"Kejurnas juga diperlukan dalam mempersiapakan para atlet untuk menghadapi perhelatan PON 2016 di Jawa Barat serta multievent internasional di pada 2016 dan 2017 nanti," tambah Adinda.

Peraih perak dalam World Jumping Challenge 2012 itu menambahkan, Kemenpora memerintahkan pihak penyelengara meminta rekomendasi dari PB cabor pacuan kuda yakni PORDASI. Namun, di lain pihak, KONI pada tahun 2012 telah melantik PB EFI menjadi induk resmi pembina cabor equestrian.

"Kejurnas ini kan untuk cabor equestrian, tetapi kami diminta untuk koordinasi dengan cabor pacuan kuda. Banyak pihak yang belum mengetahui perbedaan cabor equestrian dengan cabor pacuan kuda karena dipikir sama-sama olahraga berkuda,” ujar Adinda.

“Padahal mulai dari jenis, bentuk kuda, aturan pertandingan, teknik menunggang serta induk federasi internasionalnya sangatlah berebeda. Jadi, ini membuat bingung kami, kok kami harus meminta rekomendasi dari cabor lain? Karena  selain belum mendengar kepengurusan Pordasi pernah dilantik oleh KONI Pusat, juga cabornya sangat berebeda dan ada sanksi dalam UU SKN," tambah Adinda.