INDEF Minta Kucuran APBN ke Daerah Dievaluasi

INDEF Minta Kucuran APBN ke Daerah Dievaluasi
Tampak (dari kiri ke kanan) Anggota Komisi VI DPR Agun Gunandjar Sudarsa, Anggota Komite IV DPD Adrianus Garu, dan Direktur INDEF Enny Sri Hartati menjadi pembicara pada Dialog Kenegaraan dengan tema Lambatnya Serapan Anggaran 2015 di Pressroom DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9). Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati meminta setiap kementerian untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh anggaran yang dialokasikan dan dikucurkan atas nama pembangun daerah.

Kan banyak nomenklatur kucuran APBN ke daerah-daerah. Mestinya harus dievaluasi secara komprehensif,” kata Enny Sri Hartati, saat berbicara pada Dialog Kenegaraan bertajuk “Lambatnya Serapan Anggaran 2015” di Pressroom DPR, Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).

Dialog yang digelar DPD RI dan disiarkan langsung melalui jaringan Pro3 RRI ini, juga menampilkan dua pembicara, yakni Anggota Komite IV DPD RI asal NTT, Adrianus Garu dan Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa serta Rachmad Zein (Reporter RRI) sebagai moderator.

Lebih lanjut, Enny mengingatkan, evaluasi jangan hanya sebatas prosedur administrasi penggelontoran. Tapi harus diukur juga manfaat ekonomi dan sosial dari dana tersebut.

“Bisa dievaluasi dan diukur dari triwulan, tahunan dan lima tahunan,” katanya.

Kalau evaluasi dan tidak pernah diukur, menurut Enny, dana tersebut hanya akan menjadi ajang politis bagi para kepala daerah.

“Faktanya, selama ini kucuran APBN ke daerah-daerah hanya jadi rutinitas dan tidak pernah ada evaluasi. Jadi tidak heran banyak kabupaten yang sengaja memelihara status kabupaten miskin agar kucuran dana tersebut tetap mengalir,” kata Enny.

Menurut Enny, progress report terhadap penggunaan dan manfaat dana tersebut sangat penting bagi rakyat sebagai pemandu untuk menentukan pilihannya.

JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati meminta setiap kementerian untuk melakukan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News