Waduh... 17 PNS Ketahuan Jadi Tim Sukses
jpnn.com - LABUHA- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibatasi geraknya untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Jika melanggar, sanksi siap-siap didapatkan.
Pelarangan PNS ikut serta dalam kegiatan kampanye mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah diatur dalam UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negera, dan PP 53/2010 tentang Disiplin PNS.
Meski larangan itu tegas, di Kabupaten Halmahera Selatan Maluku Utara, aturan itu dilanggar. Terbukti, di Kecamatan Kayoa Selatan ada 17 Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlibat tim sukses calon bupati dan wakil bupati daerah itu.
Karena keterlibatan mereka, Panwas menyiapkan sejumlah bukti segera memeriksa mereka untuk kemudian laporan diserahkan kepada Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Ketua Pengawasan Panwas Halsel Sofyan Kadir mengatakan, telah menyiapkan bukti dan dokumen, selanjutnya memanggil dan memeriksa para PNS dari desa Orimakurunga Kayoa Selatan itu.
“Mereka terlibat politik praktis. Makanya dalam waktu dekat dipanggil dan dimintai keterangan di kantor Panwas,” terangnya.
“Kalau sanksi pasti ada namun nanti diberikan Menpan-RB karena laporan sudah pasti dikirim ke Satgas yang dibentuk Mendagri dan Menpan-RB,” imbuhnya. (dkk/jpnn)
LABUHA- Pegawai Negeri Sipil (PNS) dibatasi geraknya untuk mengikuti kegiatan politik praktis. Jika melanggar, sanksi siap-siap didapatkan. Pelarangan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat