Pemerintah Diduga Lindungi Pejabat Terindikasi Korup
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida menilai negeri ini butuh figur petinggi Polri seperti Budi Waseso (Buwas), yang berani membongkar kasus-kasus korupsi besar.
Namun sayang, ada dugaan, terkait dengan gebrakannya itu Buwas kemudian dimutasi. "Setidaknya ada dua lembaga negara kembali tercitrakan buruk karena mutasi Buwas. Pihak pertama tentunya Polri sendiri, dan pihak kedua adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua pihak ini akan dianggap berupaya mengamankan jaringan figur pejabat korup yang disasar oleh Buwas," kata Laode Ida, Jumat (4/9).
Lebih parah dari itu lanjutnya, boleh jadi akan mendorong negara ini dikelola oleh jaringan mafioso yang dicoba selalu dilindungi oleh para pejabat penegak hukum dan penguasa negara. Niscaya ini akan sangat tak sehat.
"Perlu dicatat, meski langkah dan kebijakan Bareskrim di bawah Buwas terkesan kontroversial dan gaduh, namun sangat progresif dalam gerakan pemberantasan korupsi melalui peran institusi Polri. Mungkin saja ada karakter figur yang sama atau bahkan lebih kuat di intern Polri ketimbang Buwas, namun mereka itu belum teruji seperti Buwas kendati masih tergolong baru di jabatan strategis di Polri itu," terang Ida.
Pihak Presiden Jokowi sendiri ujar Ida, seharusnya lebih mendorong instansi Polri untuk jauh lebih produktif dalam menjalankan mandatnya. "Bukan sebaliknya, menjadikan mereka kembali mandul," tandas Laode. (fas/jpnn)
JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Laode Ida menilai negeri ini butuh figur petinggi Polri seperti Budi Waseso (Buwas),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat