Dewan Minta Penambahan Guru Tidak Tetap Disetop

jpnn.com - TEMANGGUNG – Fraksi Partai Gerindra DPRD Temanggung mendesak dinas  pendidikan (Disdik) tidak mengeluarkan SK pengangkatan guru tidak tetap (GTT) dan Pegawai Tidak tetap (PTT). Sebab dua status tersebut di Temanggung sudah melebihi kuota.

Anggota Fraksi Partai Gerindra, Indah Cahyani mengatakan, pemkab saat ini telah mengajukan anggaran Rp 2 miliar  untuk membayar gaji GTT dan PTT.

“Jangan ada penambahan GTT dan PTT lagi. Anggaran yang ada jangan sampai  membengkak,” pinta Indah, Kamis (17/9).

Fraksi Gerindra berharap agar kebijakan pemberian tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan pada kuota di satuan pendidikan, bukan pada personel  dan proporsional.

“Kami minta Dinas Pendidikan agar tidak lagi menambah kuota GTT dan PTT  dengan mengeluarkan SK baru,” tegasnya.

Bupati Temanggung, Bambang Sukarno menambahkan, terkait dengan adanya wacana penghapusan honor daerah bagi GTT bersertifikasi, hingga saat  ini belum disahkan dewan.

“Masih dalam proses, kita tunggu saja hasilnya nanti. Yang jelas saat ini  untuk GTT yang tidak bersertifikasi tetap akan memperoleh honor dari
 pemkab,” katanya.

Menurutnya, honor daerah yang diberikan kepada GTT yang bersertifikasi  akan menimbulkan dobel anggaran. Sebab GTT bersertifikasi sudah mendapatkan  tunjangan atau honor yang bersumber dari APBN.