Paket Pertama Disorot Pengusaha, Jilid Dua Molor

jpnn.com - JAKARTA - Proses deregulasi dan debirokratisasi yang dijanjikan pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi jilid 1 tidak semudah yang dipidatokan.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, setelah paket kebijakan jilid 1 dirilis, masih banyak masukan dari pelaku usaha. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah menyelesaikan harmonisasi aturan dalam deregulasi. ''Ini mungkin baru selesai akhir bulan,'' ujarnya saat dihubungi kemarin (19/9).

Sebagaimana diketahui, pemerintah berencana mengeluarkan tiga paket kebijakan ekonomi. Selain paket jilid 1 yang sudah dirilis awal September lalu, paket jilid 2 rencananya akan dirilis pada akhir September. Selanjutnya paket jilid 3 akan diterbitkan pada pekan ke-2 Oktober.

Rupanya, kata Sofjan, program deregulasi 134 aturan yang dicanangkan pemerintah mendapat banyak respons dari pelaku usaha. Sebab, ketika masuk ke tahap implementasi, ada beberapa beleid yang dinilai pelaku usaha tidak cocok. "Jadi sekarang kita cocok-cocokkan dulu maunya pelaku usaha dengan pemerintah," katanya.

Menurut mantan ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang kini menjadi tangan kanan Wapres Jusuf Kalla (JK) itu, pemerintah memilih berhati-hati dalam proses deregulasi.

Tujuannya, aturan baru hasil deregulasi tidak tumpang tindih atau justru menjadi penghambat baru bagi pelaku usaha. ''Karena tujuan utamanya adalah mengilangkan high cost economy (ekonomi biaya tinggi),'' ucapnya.

Sofjan menyebut, paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang rencananya bakal dirilis akhir September, saat ini memang tengah dimatangkan di Kementerian Koordinator Perekonomian. Namun, belum dibahas di level presiden dan wakil presiden.

Karena itu, dia mengaku belum mengetahui rincian paket kebijakan ekonomi jilid 2 yang tengah digodok di Kemenko Perekonomian. Namun berdasar informasi yang dihimpun, paket jilid 2 ini akan lebih banyak fokus pada peningkatan daya beli masyarakat, pemberian insentif perpajakan, dan reformasi anggaran belanja pemerintah.