Beli Alutsista TNI Saja Tersendat, Eeh..Kemenhan Malah Mau Ini

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin menilai rencana Kementerian Pertahahan (Kemenhan) yang ingin membentuk kader bela negara sebanyak 100 juta orang dalam waktu 10 tahun, bakal sulit terwujud mengingat terbatasnya anggaran dan infrastruktur yang tersedia.

"Targetnya 100 juta orang, ini berarti 10 juta orang per tahun atau 833.000 orang setiap bulan. Jumlah ini sangat fantastis dibandingkan dengan sarana pelatihan yang dimiliki oleh Badan Pendidikan dan Latihan (Badiklat) Kemenhan yang hanya mampu menampung 600 orang saja," kata TB Hasanuddin, Jumat (9/10).

Selain itu lanjutnya, dasar hukum tentang Bela Negara belum lengkap. Bela negara baru ada dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat 1, 'tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan negara'. Kemudian, dalam Ayat 5-nya dijelaskan, 'syarat-syarat keikut-sertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan UU.

Politikus PDIP ini juga mengutip UU nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 3, 'ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan UU'.

"Jadi sampai sekarang kita belum memiliki UU Bela Negara, sehingga berbagai peraturan pendukungnya seperti Perpres atau Keppres masih belum jelas. Tanpa UU Bela Negara dan tanpa aturan pendukungnya akan sulit mewujudkan kebijakan dan upaya bela negara itu," tegas Wakil Rakyat dari daerah pemilihan Jawa Barat IX ini.

Terkait dengan anggaran. Sampai saat ini kata Hasanuddin, DPR bersama pemerintah belum pernah mendiskusikannya secara rinci, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melatih 100 juta orang itu? Sementara untuk pengadaan alutsista pun ujar dia, pemerintah malah menguranginya.

Dia menjelaskan, untuk kebutuhan alutsista TNI tahun 2016 saja masih kurang sebesar 36 triliun rupiah. "Andaikan tidak terpenuhi, maka bisa dipastikan Restra II pembangunan minimum essensial force (MEF) kekuatan TNI tak akan tercapai pada 2019," ungkapnya.

Karena itu TB Hasanuddin menganjurkan perlu diskusi lebih mendalam terlebih ketika uang negara semakin terbatas. "Kita harus lebih jeli menentukan prioritas mana yang paling utama demi kepentingan bangsa dan negara," imbuhnya.