Kompolnas Rekomendasi 3 Poin untuk Kasus Setnov
jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Kompolnas Muhammad Nasser menegaskan bahwa Polri harus mempertimbangkan tiga poin utama dalam menyikapi kasus Ketua DPR Setya Novanto.
Menurut Nasser, pertama kepolisian harus melakukan langkah antisipasi atau jemput bola. Hal ini untuk menggali informasi atas kemungkinan pelanggaran yang dilakukan sehubungan dengan kasus Setnov itu. "Karena walaupun sudah bergulir di MKD tentang pelanggaran kode etik, maka kami berpendapat bahwa pelanggaran hukum juga potensial terjadi. Oleh karena itu, polisi harus antisipasi itu," kata Nasser, Jumat (27/11).
Kedua, dia melanjutkan, berdasarkan kebiasaan serta tata aturan yang ada, hampir semua terjadi di semua profesi bahwa pelanggaran etik beda dengan pelanggaran hukum. Bisa saja itu dilakukan secara terpisah. "Proses untuk pelanggaran etik jalan, pelanggaran hukum juga jalan. Sepanjang ada bukti permulaan dan kecurigaan adanya pelanggaran hukum," ungkapnya.
Yang ketiga, kata Nasser, Kompolnas mendorong kepolisian profesional, mandiri, tidak terpancing oleh hal-hal yang terkait bersifat politik. "Harus menjaga independensi," tegasnya.
Menurut dia, soal kasus itu dugaan penipuan atau pencemaran nama baik serahkan pada kepolisian. "Kami hanya sebatas memberikan rekomendasi. Polisi mempunyai kemampuan untuk mendeteksi hal tersebut," ujar Nasser. (boy/jpnn)
JAKARTA - Komisioner Kompolnas Muhammad Nasser menegaskan bahwa Polri harus mempertimbangkan tiga poin utama dalam menyikapi kasus Ketua DPR Setya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Belasan Korban Kecelakaan Bus dan Kereta di OKU Timur Masih Dirawat di Rumah Sakit
- Pemkot Banda Aceh Usulkan 1.246 Formasi ASN pada 2024
- Mbak Rerie Minta Permasalahan Pungli dan Sampah Menumpuk di Lokasi Wisata Harus segera Diatasi
- Kunjungi Jepang, Sekjen Kemnaker Terus Berupaya Tingkatkan Kerja Sama Pengembangan SDM
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Hannover Messe 2024, Dirut Pertamina Tegaskan Target 25 Persen Pemimpin Perempuan