Banggar Komisi I: Prematur Bicara Beli Heli Kepresidenan Sekarang
jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Anggaran Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menyatakan terlalu prematur kalau TNI Angkatan Udara maupun Istana membicarakan pembelian heli kepresidenan saat ini. Sebab, Komisi I DPR belum pernah membahas anggaran satuan II untuk Kementerian Pertahanan yang membawahi TNI.
"Saya ingin klarifikasi, saya kan banggar komisi I. Komisi 1 belum bahas satuan dua (program) tehadap anggaran Kemhan, sehingga terlalu prematur kalau dikatakan bahwa AU sudah ada duit untuk beli heli dari Italia," kata Tamliha di Jakarta.
Ini disampaikan politikus PPP itu menyikapi polemik tentang rencana TNI AU membeli sebuah helikopter kepresidenan baru melalui APBN 2016. Perdebatan terjadi karena TNI AU berencana membeli heli jenis AW 101 Agusta buatan Italia. Di sisi lain, banyak pihak mendorong pemerintah membeli produk dalam negeri, produksi PT Dirgantara Indonesia.
Di sisi lain, Tamliha tidak yakin Presiden Joko Widodo memerlukan heli buatan Italia itu. "Saya gak yakin presiden butuh heli itu. Saya dengar sendiri dari KIH salah satu poin penting pertemuan pertama, Jokowi akan berdayakan hasil karya dalam negeri termasuk hasil PT DI," tegasnya.
Kalaupun yang dipersoalkan masalah pesawat yang akan dibeli tersebut anti peluru, politikus asal Sulawesi Selatan ini menilai untuk mendorong kemajuan industri strategis, tidak ada salahnya Indonesia membuat kaca anti peluru. "Itu kan soal bahan saja," pungkasnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Anggota Badan Anggaran Komisi I DPR, Syaifullah Tamliha menyatakan terlalu prematur kalau TNI Angkatan Udara maupun Istana membicarakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat