Rupanya, Bukan Hanya Premium dan Solar yang Dipungut

Sudirman Said: Kelas Menengah Sumbang Rp 200 per liter kan Tidak Masalah

Rupanya, Bukan Hanya Premium dan Solar yang Dipungut
Sudirman Said. Foto: dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian ESDM rncananya akan menggelar rapat bersama Kementerian Keuangan di Kemenko Perekonomian mematangkan skema pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE), hari ini (30/12).

Banyak yang akan dibahas, salah satunya soal mempersiapkan perangkat hukum yang lebih rinci untuk melakukan pungutan.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, masih ada waktu yang cukup untuk mematangkan rencana itu. Dia meyakinkan kalau dalam rapat itu akan menghasilkan yang terbaik. Apalagi, selama ini dia sudah mendengar berbagai masukan soal dana ketahanan energi (DKE).

’’Yakinlah, pemerintah tidak akan sembrono memungut sesuatu tanpa ada pertanggungjawabaannya,’’ kata Sudirman. Selain itu, pihaknya juga mematangkan opsi memungut DKE dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) seri pertamax. Selama ini, pernyataan resmi pemerintah baru menyebut besaran pungutan Rp 200 per liter untuk premium dan Rp 300 per liter untuk solar.

Tapi, rupanya bukan premium dan solar saja yang bakal dikenai pungutan. Sebab, BBM lain seri pertamax seperti pertamax plus, pertamina dex, maupun yang SPBU swasta juga dikenai pungutan. ’’Prinsipnya, semua bahan bakar dari fosil akan dikenai DKE,’’ jelasnya.

Menurut Sudirman, filosofi dari pelaksanaan pungutan DKE adalah bahwa generasi saat ini berutang kepada generasi mendatang, karena sudah menguras cadangan energi fosil yang tidak terbarukan.

Karena itu, tiap menggunakan energi fosil, maka generasi sekarang harus menyisihkan sebagian dana yang akan digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan agar bisa dinikmati generasi mendatang.

“Pesan moralnya, kita masyarakat kelas menengah (yang mengonsumsi BBM) kalau menyumbang Rp 200 per liter kan tidak masalah,” ucapnya.

JAKARTA - Kementerian ESDM rncananya akan menggelar rapat bersama Kementerian Keuangan di Kemenko Perekonomian mematangkan skema pungutan Dana Ketahanan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News