Soal Putusan Hakim Parlas Nababan, Begini Komentar Politikus Golkar

jpnn.com - JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo mengajak masyarakat tidak tendensius dalam menyikapi Putusan Pengadilan Negeri Palembang di Sumatera Selatan, Rabu, 30 Desember 2015, yang menolak gugatan perdata Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terhadap pembakaran hutan PT Bumi Mekar Hijau (BMH). Pasalnya, ujar Firman, untuk mengambil sebuah keputusan, Majelis Hakim pasti berdasarkan data, fakta, dan Undang-Undang yang berlaku.

“Hakim dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan fakta hukum, bukan opini. Jadi publik jangan tendensius menilai hakim,” kata Firman Soebagyo, di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (5/1), menyikapi banyaknya suara negatif terkait putusan hakim Parlas Nababan.

Menurutya, ajakan agar tidak tendensius terhadap hakim Parlas Nababan, jangan diartikan untuk membela hakim atau pengusaha yang terkait dalam kasus ini.

“Saya tidak dalam posisi membela hakim atau pengusaha, tapi saya mengerti persoalan yang diproses dalam pengadilan itu. Jadi saya paham mengapa majelis hakim dipimpin Parlas Nababan memutuskan menolak gugatan perdata Kementerien LHK,” tegasnya.

Selain itu, Firman juga mengajak mereka yang keras memprotes dan juga LSM yang menolak putusan itu, untuk melakukan evaluasi masalah yang terjadi, juga evaluasi atas regulasi yang ada.

“Kalau LSM punya data yang dapat memperkuat gugatan Kementerian LHK, ya dibantu dong, biar pemerintah kuat, bukan cuma protes saja," pinta politikus Partai Golkar ini.

Firman menjelaskan kelemahan gugatan Kementerian LHK sehingga ditolak majelis hakim karena data dan basis UU-nya lemah. “Coba Anda baca, apakah ada tuntutan sangat besar yakni 7,9 triliun rupiah yang diajukan pemerintah. Apa dasar hukumnya? Kan tidak ada, makanya kalah. Dan ini jadi memalukan,” ujarnya.

Kesannya, dengan mengajukan tuntutan Rp 7,9 triliun itu seolah pemerintah gagah dan ingin membuat jera mereka yang dituduh membakar lahan/hutan. Padahal data dan dukungan aturan/UU-nya lemah.