PBNU Desak Pemerintah Tarik Buku TK Berbau Radikalisme, Segera!

PBNU Desak Pemerintah Tarik Buku TK Berbau Radikalisme, Segera!
Nusron Wahid. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pengkaderan, Nusron Wahid meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cepat tanggap merespons temuan buku pelajaran anak TK atau PAUD, yang di dalamnya terdapat konten penyebaran paham radikalisme. 

“Ini sangat bahaya sehingga pemerintah harus bertindak cepat. Sisir semua daerah yang ada peredaaran buku itu dan segera tarik dari peredaaran. Pemerintah jangan membiarkan anak-anak kita dirusak pikirannya dengan penyelundupan paham radikalis seperti termuat dalam buku-buku itu,” kata Nusron, Kamis (21/1).

Mantan Ketua Umum GP Ansor ini juga meminta pemerintah beserta pihak berwajib melakukan penyelidikan apakah ada unsur penghasutan dan penyebaran ajaran radikalis yang kecenderungannya membenarkan praktik kekerasan dengan mengatasnamakan jihad. 

Sebab, di dalam buku itu memang terdapat kalimat dan kata-kata yang selama ini identik dengan pemahaman radikalis untuk membenarkan terorisme.

“Di buku itu seperti yang ditemukan GP Ansor itu ka nada kalimat-kalimat yang sangat disayangkan itu bisa masuk dalam buku pelajaran, terlebih untuk anak-anak TK dan PAUD seperti kata ‘gelora hati ke Saudi, bom, sahid di medan jihad, selesai raih bantai Kiai. Kemudian ada juga kalimat dan kata-kata 'rela mati bela agama', 'gegana ada dimana', 'bila agama kita dihina kita tiada rela', 'basoka dibawa lari', dan 'kenapa fobi pada agama'. Ini kan bahaya besar,” beber Nusron.

Dia juga mendesak penulis buku ini segera diperiksa. Temuan buku tersebut menurut Nusron tidak bisa dibiarkan begitu saja mengingat persoalan terorisme di Indonesia sudah menjadi ancaman nyata. 

"Apakah kita mau membiarkan anak-anak kita sejak kecil sudah dicekoki paham seperti itu?” pungkasnya. (adk/jpnn)

(Baca Sekarang: Astaga! Beredar di Depok, Buku Anak TK Berbau Radikalisme)


JAKARTA - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Pengkaderan, Nusron Wahid meminta pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan


Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News