Anak Buah Surya Paloh Tuding DEN Hambat Penerapan Energi Nuklir

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi menyatakan sekuat apapun bangsa ini mendorong listrik bertenaga uap, gas, air dan surya, tetap saja tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan listrik untuk mendukung Indonesia menjadi negara industri maju. Oleh karena itu, menurut Kurtubi, pemerintah ini harus didorong untuk membuka peluang pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

"Jangan PLTN ini dianggap haram. Kebijakan energi kita seolah-olah PLTN ini dianggap haram, menjadi prioritas terakhir. Kalau terakhir 50 tahun saja tidak akan dibangun-bangun PLTN ini,” kata Kurtubi di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu(2/2).

Dalam sejarah perekonomian dunia lanjutnya, hampir semua negara maju mempunyai PLTN. Prancis misalnya, menurut Kurtubi 80 persen energi listriknya berasal dari nuklir. Amerika Serikat 22 persen. Semua negara maju punya nuklir dan sekarang teknologinya sudah lebih canggih, manajemennya lebih bagus sehingga aspek keamanannya jauh lebih terjamin.

"Mestinya, buka saja peluang untuk PLTN ini dengan merubah Dewan Energi Nasional (DEN), karena selama ini DEN menghambat PLTN. Dirjen Energi Baru Terbarukan. Nuklir termasuk energi terbarukan," tegas politikus Partai Nasdem ini.

Dia katakan, jangan hanya karena satu atau dua orang anggota DEN, negeri besar ini disandera. "Padahal kita butuh listrik secepatnya dan sebanyak-banyaknya untuk mendukung negeri besar ini menjadi negara maju. Tanpa nuklir ini susah," ujarnya.

Dijelaskan Kurtubi, berdasarkan survey dari BATAN, 75 persen penduduk Indonesia menerima pembangunan PLTN ini. "Itu sudah cukup kuat. Lokasi bisa dicari. Gubernur Kalimantan Tengah sudah menyanggupi daerah selatan Kalimantan Selatan dijadikan untuk pembangunan PLTN ini," imbuh Kurtubi.(fas/jpnn)