Para Kepala Daerah Harus Waspada, Simak Peringatan Pak Luhut Ini

Para Kepala Daerah Harus Waspada, Simak Peringatan Pak Luhut Ini
Menkopolhukam, Luhut Panjaitan, didampingi FORPIMDA Jawa Timur saat menghadiri rapat koordinasi keamanan Jawa Timur di Grand City Surabaya, kemarin, Rabu (16/3/2016).Foto: Dipta Wahyu/Jawa Pos

jpnn.com - SURABAYA – Pemerintah menggenjot upaya memerangi kelompok radikal dan penyalahgunaan narkoba.Di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), berbagai macam upaya dilakukan agar dua bahaya laten itu bisa segera dihilangkan.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, pemerintah kini aktif mencari langkah lebih inovatif yang bersifat pencegahan aksi radikalisme dan penyalahgunaan narkoba.

”Tidak hanya melibatkan pihak berwajib seperti TNI dan Polri, tetapi juga tiga pilar penting lainnya, yaitu babinsa, babinkamtibmas, dan kepala daerah,” papar Luhut saat menghadiri Rapat Koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur (Jatim) di Grand City, Surabaya, kemarin (16/3).

Menurut Luhut, babinsa, babinkamtibmas, dan kepala daerah merupakan mata dan telinga pemerintah dalam menanggulangi segala tindak kejahatan. Misalnya radikalisme, terorisme, dan peredaran narkoba.

Cara tersebut merupakan upaya membatasi langkah pelaku yang punya niat jahat untuk mengacaukan keamanan nasional. ”Semua bahu-membahu mengantisipasi pengaruh negatif dari berbagai pihak,” ucap mantan kepala staf kepresidenan tersebut.

Rapat Forkopimda Jatim kemarin dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Sumardi, Kapolda Irjen Pol Anton Setiadji, Kajati Marulli Hutagalung, Pangarmatim Laksda TNI Darwanto, serta bupati/wali kota, Kapolres, Dandim, dan camat se-Jatim.

Luhut menjelaskan, menghadiri kegiatan forkopimda di wilayah-wilayah vital seperti Jatim merupakan instruksi presiden. Tujuannya memberikan pemahaman terhadap bahaya radikalisme dan narkoba. Serta meningkatkan kekompakan antarinstansi untuk menghadapi situasi global saat ini.

Selanjutnya, komandan pertama Detasemen 81 yang sekarang disebut Detasemen Penanggulangan Teror atau Gultor 81 itu menjelaskan, sejak 2010 sasaran terorisme mulai berubah, dari warga negara asing menjadi anggota Polri. Sebab, Polri dianggap menghalangi usaha para teroris untuk melancarkan aksi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News