Menteri Jonan Disebut Layak Direshuffle, Ini Alasannya

jpnn.com - JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dinilai sebagai sosok menteri yang masuk dalam kriteria layak direshuffle dari Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, ia dinilai kerap lari dari tanggung jawab sebagai pembantu presiden.

Pengamat kebijakan publik Derek Manangka menyebutkan sejumlah alasan. Salah satunya sikap Jonan ketika heboh kasus penolakan sopir taksi konvensional terhadap angkutan berbasis aplikasi online akhir Maret lalu.

Ketika aksi demonstrasi tersebut, transportasi Jakarta lumpuh dan masyarakat terlantar di jalanan. Bukannya meminta maaf kepada publik, Jonan justru tidak hadir dalam pertemuan dengan para sopir taksi, yang menggelar aksi karena dipicu statemen mantan Dirut KAI akan menutup angkutan berbasis aplikasi online.

“Aneh, sebagai Menteri Perhubungan yang selama ini paling banyak berbicara soal bisnis taksi berbasis online justru saat dia dibutuhkan untuk berbicara malah menghilang,” kata Derek di Jakarta, Jumat (15/4).

Soal tak adanya kata permintaan maaf kepada publik pasca demo taksi ini juga disorot secara khusus oleh Derek. “Apa yang menjadi beban bila menteri meminta maaf?,” tanya Derek.

Terkait kasus GoJek, Jonan juga sempat melarang moda kreatif ini beroperasi tahun lalu. Namun, keputusannya dianulir Presiden Jokowi yang menginginkan moda transportasi efisien itu tetap ada.

“Jonan kemudian janji akan merevisi UU LLAJ, tapi setelah Menko Polhukam berniat merevisi UU tersebut, Jonan justru menyatakan tak perlu ada revisi,” ulasnya.

Sikap tak pantas bagi seorang pembantu presiden juga ditunjukkan Jonan, saat ia absen ketika groundbreaking atau peresmian proyek kereta cepat Jakarta-Bandung di Walini, Jawa Barat.