Ini Saran Akom ke Jokowi Jika RUU Tax Amnesty Tak Kunjung Jadi
jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPR Ade Komarudin menyatakan, ada baiknya pemerintah mengantisipasi lambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Karenanya jika Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tax Amensty, maka DPR pun tak akan keberatan.
"Presiden kan punya opsi, termasuk perppu. Kalau RUU Tax Amnesty ini lambat, presiden punya hak prerogatif menerbitkan peraturan pemerintah (penganti undang-undang, red)," kata Ade di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Rabu (27/4).
Akom -sapaan Ade- mengatakan, perppu memang baik untuk sebagai solusi atas kebutuhan payung hukum tax amnesty. Sebab, kini negara memang membutuhkan uang untuk menutup defisit APBN.
HAnya saja, kata politikus Golkar itu, alangkah lebih baik lagi jika payung hukum tax amnesty adalah UU hasil pembahasan DPR dan pemerintah. “Kalau melalui undang-undang tentu bulat putusannya. Kalau perppu, kesannya lonjong," katanya.
Karenanya Akom menegaskan, DPR telah menugaskan Komisi XI yang membidangi perpajakan untuk membahas RUU Tax Amnesty. Harapannya pembahasan bisa dikebut dan RUU Tax Amnesty bisa diberlakukan tahun ini
"Rapat kerja Komisi XI dengan pihak pemerintah akan terus digelar dalam rangka pembentukan panitia kerja (panja) RUU tentang Pengampunan Pajak. Insya Allah pada pertengahan Mei mendatang panja terbentuk," pungkasnya.(fas/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Pasukan TNI Tembak 2 Anggota OPM Pimpinan Egianus Kogoya
- Diplomasi Menjual Bahasa Indonesia Mendapat Momentum Menjelang Kunjungan Paus Fransiskus
- Biaya Fantastis Restorasi Rumah Dinas Gubernur Jakarta, Disebut karena Cagar Budaya
- Pro Kontra Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI, KPMI Justru Dukung, Ini Alasannya
- Besok, Usulan Perincian Kebutuhan PNS & PPPK 2024 Ditutup
- Senator Filep Dorong Stakeholder Awasi Realisasi Proyek Pembangunan di Papua Barat