Pak JK Tak Sependapat dengan KPK
Soal Setoran Caketum Golkar
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai tidak ada yang salah dari syarat membayar iuran Rp 1 miliar bagi setiap kader Golkar yang ingin bertarung di pemilihan ketua umum. Dia tidak memandang kebijakan itu sebagai bentuk politik uang.
"Ya bukan mahar sebenarnya. Ini kan sumbangan untuk panitia," ujar JK usai membuka acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (5/5).
Menurut mantan ketua umum Partai Golkar ini, kewajiban iuran bagi calon ketua umum tidak perlu diperdebatkan berlebihan. Pasalnya, itu hanya bentuk partisipasi calon dalam kepanitian Munaslub.
Yang terpentin, lanjut dia, iuran diberikan secara sukarela dan asal usulnya jelas. "Ya, bahwa semua gotong royong untuk membantu panitia penyelenggara. Tidak ada salah salah kalau menyumbang kan? Asal jelas dari mana uangnya," demikian JK.
Mengenai pendapat KPK yang menyebut iuran tersebut sebagai bentuk politik uang, JK mengaku belum mendengarnya. Namun dia tetap bersikeras bahwa tidak ada yang salah dari kebijakan penyelenggara Munaslub itu.
"Saya belum tahu itu (dilarang). Sebenarnya formatnya (gratifikasi) salah. Kalau menyumbang untuk panitia kan tidak ada soal," ujarnya. (rmo/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Prudential Indonesia-Syariah Pertahankan Kepemimpinan di Industri Asuransi Jiwa
- Hadiri Halalbihalal Pegawai Pemprov Sumsel, Pj Gubernur Agus Fatoni Sampaikan Hal ini
- Herlambang: Ini Bagian dari Tekanan Terhadap Kebebasan Pers
- Menaker Ida Fauziyah Apresiasi PKB Manajemen & Serikat Pekerja Freeport, Simak Pesannya
- Lewat Carbon Trading, PLN Indonesia Power Dukung Pemerintah Capai Target Kontribusi Nasional
- Simak, Ini Kiat-Kiat Jitu agar Mudah Lolos Seleksi Kerja di BUMN