Kredit Bermasalah Berpotensi Terus Meningkat
jpnn.com - JAKARTA –Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan, angka rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) perbankan sebenarnya belum mengkhawatirkan. NPL perbankan saat ini berada di 2,9 persen (gross).
Itu meningkat 0,4 persen dibandingkan akhir Desember 2015. Angka tersebut sebenarnya masih aman. Sebab, ambang batas NPL maksimal lima persen. Namun, OJK menduga ada potensi berkelanjutan dari naiknya NPL dari bulan ke bulan. ’’NPL sepertinya masih terlihat sustain,’’ katanya.
Tren kontinuitas naiknya NPL tidak terlepas dari dampak negatif isu-isu ekonomi global, terutama kondisi di Amerika Serikat, Eropa, dan Tiongkok. Ketidakpastian ekonomi itu berimbas ke pasar keuangan dalam negeri.
Akibatnya, kurs rupiah kembali melemah karena mengikuti indeks harga saham gabungan (IHSG). Nelson menyatakan, pihaknya kini mewaspadai sentimen negatif eksternal berupa rencana kenaikan the federal fund rate. Kenaikan itu diprediksi berimbas pada pelarian modal ke luar sistem ekonomi domestik/capital outflow. ’
’Hal tersebut membuat IHSG drop cukup dalam sehingga banyak terjadi capital outflow dan melemahnya rupiah. Itu sensitif dan kami perlu mewaspadai,’’ ungkapnya.
Secara umum, lanjut Nelson, kondisi perbankan tetap mengalami pertumbuhan, meski tipis. Hal tersebut dilihat dari jumlah aset, penyaluran kredit, dan pengumpulan dana pihak ketiga. (dee/jos/jpnn)
JAKARTA –Kepala Eksekutif Bidang Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nelson Tampubolon mengatakan, angka rasio kredit bermasalah
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Untung Besar! Harga Emas Meroket Nyaris Rp 30 Ribu Per Gram
- Propan Raya Gelar Promo Lebaran, Diskon Produk Hingga 25 Persen
- Badan Bank Tanah Sebut Hak-Hak Masyarakat di HPL Tetap Dipenuhi
- Bank Mandiri Taspen Umumkan Para Pemenang Undian Bertabur Hadiah Rp900 Juta
- Lewat Inovasi Angkutan Open Side Container, KAI Logistik Tingkatkan Performa
- Barang Impor Murah Jadi Masalah, Pemerintah Perlu Lakukan Hal Ini