Pengadilan Perintahkan Anak Buah Ahok Cabut SK Pemecatan Kepsek SMA 3

jpnn.com - JAKARTA--Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) kembali memenangkan Retno Listyarti, mantan Kepsek SMAN 3 Jakarta yang dicopot dari jabatannya oleh pihak Dinas Pendidikan. 

Menurut ‎Eny Rofiatul, kuasa hukum Retno dari LBH Jakarta, PTTUN Jakarta putusan banding ini semakin menguatkan bahwa Kadisdik Provinsi DKI Jakarta telah melakukan tindakan sewenang-wenang. Dia juga menyebut pemecatan Retno bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik (AAUB) dan HAM (hak asasi manusia).

"Majelis berpendapat Kadisdik Provinsi DKI Jakarta tidak mempertimbangkan asas proporsionalitas dan pembinaan dalam mengambil keputusan pemberian sanksi kepada Kepala SMAN 3 Jakarta Retno Listyarti‎," ujar Eny dalam keterangan persnya, Kamis (30/6).

Dijelaskannya, keputusan PTTUN atas gugatan Retno langsung berkekuatan hukum tetap alias inkrah. Pasalnya, perkara ini hanya level daerah bukan nasional. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan harus segera melakukan eksekusi atas putusan hukum ini.

Sesuai dengan gugatan yang diajukan Retno Listyarti bersama LBH Jakarta, maka Pemprov DKI Jakarta diperintahkan pengadilan untuk : Pertama, mencabut SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta No 355/2015 tentang pencopotan Retno Listyarti sebagai Kepala SMAN 3 Jakarta. SK ini dinyatakan majelis hakim batal demi hukum.

Kedua, mewajibkan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk merahabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Retno Listyarti dalam keadaan semula sebagai kepala SMA di Provinsi DKI Jakarta. Ketiga, Menghukum Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membayar biaya perkara.

"Rakyat Jakarta tentu saja menunggu Pemprov DKI Jakarta mematuhi keputusan pengadilan ini sebagaimana kerap didengungkan Gubenur DKI Jakarta bahwa dirinya akan patuh dan tunduk pada Konstitusi. Sehingga, ketegasan gubenur DKI Jakarta ditunggu rakyat Jakarta, jika Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta membangkang atas keputusan hukum ini," tandasnya. (esy/jpnn)