Ini Saran DPR Terkait Restrukturisasi BPOM
jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menanggapi rencana Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI.
"Kami berharap restrukturisasi BPOM tidak hanya diisi orang farmasi saja, tapi ada pengak hukum. Sehingga memiliki keuatan seperti BNN, KPK," kata Dede di gedung DPR Jakarta, Senin (18/7).
Yang terpenting, ujar politikus Partai Demokrat itu, penguatan kelembagaan BPOM harus dilakukan. Dengan menempatkan orang berlatarbelakang hukum di BPOM, maka lembaga tersebut bisa lebih bertaji.
"Poinnya mampu menegakkan hukum secara langsung. Misalnya seperti penindakan. Tangkap tangan kek, karena ini (pemalsuan) terjadi terus menerus. Bahkan dokter pun tidak tahu obat itu palsu atau tidak. Yang tahu hanya pemain di jalur perdagangan obat," tuturnya.
Dia juga menyinggung soal panja atau pansus yang akan dibentuk DPR, nantinya akan dinamakan Panja/Pansus Pengawasan Peredaran Obat dan Vaksin Palsu. Sebab, obat palsu juga banyak beredar di masyarakat.(fat/jpnn)
JAKARTA - Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf menanggapi rencana Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi terhadap kelembagaan Badan Pengawas Obat
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Sarasehan Kehumasan MPR, Fadel Muhammad Menyapa Rakyat Gorontalo di Momen Idulfitri
- Majelis Hakim Kembali Tolak PKPU Terhadap Waskita Karya
- Mobil Ambulans Bawa Rombongan Halalbihalal Terguling di Tulungagung
- Sambut Indonesia Emas 2045, GP Ansor Gelar Gowes 90 Kilometer dari Jakarta-Bogor
- Posko THR Tutup, Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Sebut Jumlah Aduan Menurun
- Great Eastern Life & SOS Childrens Villages Indonesia Genjot Kemampuan Generasi Muda Berwirausaha