Ya Ampun Jakarta, Makam Palsu pun Dibanderol Rp 10 Juta

Ya Ampun Jakarta, Makam Palsu pun Dibanderol Rp 10 Juta
Suasana di salah satu tempat pemakaman umum (TPU) di Jakarta Timur, saat Lebaran lalu. Foto: Ayatollah Antoni/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama geram dengan adanya praktik pembuatan makam fiktif di Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI pun merasa perlu melacak makam-makam yang dipalsukan itu.

Ahok -sapaan BAsuki- mengatakan, makam fiktif sebenarnya merupakan kuburan kosong yang dipasangi batu nisan. Ketika ada warga meninggal dan akan dikuburkan, maka untuk menempati makam fiktif itu dikenai biaya Rp 10 juta.

"Jadi ada oknum nakal. Makam-makam yang di depan itu dikasihin nisan. Kalau ada yang mau bayar Rp 10 juta digali," ujarnya di kompleks Balai Kota, Sabtu (23/7).

Ahok menuturkan, Pemprov DKI pernah menerjunkan tim ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) Karet Bivak. Ternyata ada 80 makam fiktif di TPU itu.

“Turun satu hari, ada yang dapat 80 di satu TPU. Langsung 80 lubang bohong (makam fiktif, red),” sesalnya.

Lebih lanjut Ahok mengakui bahwa Pemprov DKI memang kesulitan mengawasi setiap oknum yang meraup untung dengan makam fiktif itu. Sebab, kata Ahok, ada anak buahnya di jajaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang turut terlibat praktik itu.

Karenanya Ahok berharap agar Djafar Muchlisin selaku kepala dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI yang baru bisa bekerja secara jujur dan tegas terhadap bawahannya. "Makanya saya cari orang nggak usah terlalu pinter deh, yang penting rajin, berani dan punya hati aja agar bawahannya nggak berani main," tuturnya.

Seperti diketahui, Ahok pada pertengahan Juni 2016 mencopot Ratna Diah Kurniati dari jabatan kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta. Ahok lantas mengangkat Djafar yang sebelumnya kepala Suku Dinas Kebersihan Jakarta Barat untuk menggantikan Ratna.(uya/JPG/ara/jpnn)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News