Biaya Pandu APBS Memberatkan Pengusaha Pelayaran
jpnn.com - SURABAYA – Patokan kedalaman di jalur lama alur pelayaran barat Surabaya (APBS) dikeluhkan para pengusaha pelayaran. Sebab, ada perubahan yang sangat drastis.
Mulai 1 Agustus lalu, hanya kapal dengan draf atau kedalaman minus 8,5 meter boleh melewati alur pelayaran lama. Ketua Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Jatim Stenvens H. Lesawengen menilai, kedalaman minus 9,5 meter LWS paling ideal.
Dengan demikian, kapal dengan draf 8,5–9,5 meter masih bisa melalui jalur tersebut. ”Kenyataannya, kapal dengan draf 10 meter masih bisa lewat,” ujar Stenvens, Jumat (5/8).
Karena itu, INSA mendesak otoritas pelabuhan untuk mengevaluasi aturan kedalaman alur lama. Alasannya, kini kapal dengan draf minus 8,6 meter tidak bisa melewati alur lama.
Kapal dengan draf lebih dari 8,5 akan dialihkan ke alur baru dan wajib membayar biaya jasa pemanduan dan penundaan ke PT APBS. Bila ketentuan tentang kedalaman alur lama tidak bisa diubah, INSA berharap ada pembahasan mengenai tarif jasa pemanduan yang baru.
Alasannya, tarif yang lama dinilai memberatkan. Misalnya, kapal internasional dengan berat di atas 20 ribu gross tonnage (GT) harus membayar USD 0,5 per GT untuk sekali jalan.
Dengan skema sekarang, biaya pemakaian alur baru tersebut berkontribusi 10–20 persen terhadap biaya operasional kapal sekali jalan. INSA meyakini, bukan hanya pengusaha pelayaran yang mengeluh, tetapi juga pengusaha ekspor-impor. (res/jos/jpnn)
SURABAYA – Patokan kedalaman di jalur lama alur pelayaran barat Surabaya (APBS) dikeluhkan para pengusaha pelayaran. Sebab, ada perubahan yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Gelar Halalbihalal, PT KSP & PT KSI Perkuat Rasa Kekeluargaan di Lingkungan Kerja
- Berkat Modal Pinjam PNM Mekaar, Bisnis Minuman Kesehatan Makin Moncer
- Mengenal Rumput Purun, Gulma yang Disulap Nasabah PNM jadi Tas Cantik
- Mewakili Jokowi di Asia Business Councils, Airlangga: Inflasi Tetap Terkendali
- Proyek MCC-20 Dukung Pengembangan Industri Energi di Indonesia
- Lestari Moerdijat Harap Pengembangan Sektor UMKM Harus Sinergi dengan Potensi Desa