HMI Kritik Anggota Dewan yang Minta Kenaikan Tunjangan

jpnn.com - MATARAM - Rencana anggota DPRD NTB yang meminta kenaikan tunjangan perumahan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram.

Organisasi yang didirikan Lafran Pane itu menolak kenaikan tunjangan perumahan bagi 65 wakil rakyat itu. Jika itu terjadi, HMI menilai kenaikan tunjangan itu sangat mencederai rasa keadilan bagi rakyat NTB.

Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Mataram Lilwalidaini Ihsan mengaku sangat tidak mengerti jalan pikiran para wakil rakyat di DPRD NTB.

Menurut dia, seyogyanya para wakil rakyat tidak sekadar memikirkan kepentingan individu, tapi lebih mementingkan rakyatnya.

Pihaknya terkejut begitu membaca berita mengenai wakil rakyat yang mengusulkan kenaikan tunjangan rumah dari Rp 9 juta menjadi Rp12 juta per bulan.

Padahal, kata Lilwalidaini, garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) cukup meningkat signifikan.

Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 menyebutkan peranan makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

“Pada Maret 2015 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,80 persen dan pada September 2015 sebesar 74,72 persen, dan sekitar 74,96 persen pada Maret 2016,” ungkapnya.