Kemendikbud Tetapkan 3 Ribu Calon Guru Program SM-3T

Kemendikbud Tetapkan 3 Ribu Calon Guru Program SM-3T
Ilustrasi Foto: JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya yang tepat untuk mengatasi bebagai permasalahan.

Di antaranya permasaahan pendidikan di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Sebagai bagian dari NKRI, daerah 3T tersebut memerlukan upaya peningkatan mutu pendidikan yang dikelola secara khusus dan sungguh-sungguh.

Ini agar daerah tersebut bisa maju bersama sejajar dengan daerah lain. Hal ini menjadi perhatian khusus pemerintah, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat program Sarjana Mendidik di Daerah 3T (SM-3T).

"Program SM-3T ditujukan untuk para Sarjana Pendidikan yang belum bertugas sebagai guru, baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun guru tetap yayasan (GTY). Pada tahun ke-6 ini telah diumumkan melalui media daring sebanyak 3000 calon guru ditetapkan mengikuti program SM-3T," kata Mendikbud Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (25/8).

Para calon guru program SM-3T tersebut , lanjutnya, dipilih melalui beberapa tahapan seleksi, diawali dengan seleksi administrasi, tes akademik melalui media daring, wawancara, dan dilanjutkan dengan pra kondisi.

Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud Sumarna Surapranata menambahkan, pelaksanaan SM-3T sudah berlangsung selama lima tahun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud pada saat itu.

Dan tahun ke-6 ini, peralihan pelaksanaan program SM-3T dilakukan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang saat ini berada di Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi, ke Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) Kemendikbud.

Dalam pelaksanaannya, SM-3T melibatkan Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK) dari 12 Universitas, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Perwakilan Pemerintah Kabupaten (Dinas Pendidikan) daerah 3T.

JAKARTA - Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan wilayah yang luas dan heterogen, secara geografis maupun sosiokultural, memerlukan upaya

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News