Sejumlah Asosiasi Tembakau, Sesalkan Penelitian Harga Rokok Naik Rp 50 ribu

Sejumlah Asosiasi Tembakau, Sesalkan Penelitian Harga Rokok Naik Rp 50 ribu
Ilustrasi. Foto dok Jambi Independen/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Sejumlah pihak menyesalkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Hasbullah Thabrany dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI.

Di mana penelitian itu mendorong kenaikan harga rokok secara eksesif, sehingga membuat kegaduhan di masyarakat.

Penyesalan itu datang dari Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Asosiasi Petani Cengkeh Indonesia dan Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, yang tergabung dalam industri hasil tembakau Indonesia.

“Isu ini berkembang akibat riset yang didanai pihak asing dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena menggiring responden kepada opini tertentu," ujar Suseno Riban, Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia, Kamis (25/8) kemarin.

Menurut Suseno, penelitian yang dibiayai oleh Bloomberg Initiative ini sarat dengan kepentingan asing, yang berniat menghancurkan industri tembakau Indonesia.

“Mereka rela mengorbankan kehidupan 6,1 juta masyarakat Indonesia demi menjalankan misi LSM Asing, Bloomberg. Hanya karena Prof. Hasbullah mengejar dana penelitian sebesar Rp 4,3 miliar, ia merusak hajat hidup jutaan petani yang menggantungkan penghidupannya pada sektor ini,” sesal Suseno.

Sementara, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (FSP RTMM) Sudarto menyatakan hal senada.

“Bila akibat riset itu banyak yang dirumahkan, siapa yang mau bertanggung jawab? Dengan tingkah kenaikan harga dan cukai selama 5 tahun terakhir, ada 1.200 pabrik rokok yang gulung tikar dan terjadi PHK yang mencapai 102.500 pekerja. Apalagi bila harga rokok dinaikkan secara drastis sampai Rp 50 ribu per bungkus, tentu akan terjadi PHK masal," tandasnya. (chi/jpnn)

JAKARTA - Sejumlah pihak menyesalkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Hasbullah Thabrany dari Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan,

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News