Bila Terus Bermanuver, PKS Bisa Ditingglkan Konstituen

Bila Terus Bermanuver, PKS Bisa Ditingglkan Konstituen
Bila Terus Bermanuver, PKS Bisa Ditingglkan Konstituen
JAKARTA – Para politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diingatkan untuk tidak terlalu banyak bermanuver hanya untuk kepentingan politik praktis. Pakar sosiologi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito mengatakan, rakyat cenderung tidak menyukai  manuver politisi PKS yang tarik-ulur dalam menyikapi dipilihnya Gubernur Bank Indonesia (BI) Boediono sebagai pendamping Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk maju dalam pilpres mendatang.

“Elit-elit partai, terutama dari PKS, jangan mengambil langkah-langkah yang pragmatis. Rakyat terus mengikuti dinamika politik saat in, dan mereka tidak suka langkah-langkah yang pragmatis. Rakyat, terutama konstituen partai, bisa hengkang tidak mengikuti pilihan koalisi partainya. Masyarakat punya logika sendiri,” ungkap Arie Sudjito kepada JPNN, Kamis (14/5).

Lebih lanjut dia mengingatkan, pilihan politik paling realistis adalah PKS tetap mendukung koalisi yang dibentuk Demokrat untuk mengusung paket SBY-Beodiono. PKS tidak mungkin bisa bergabung dengan Partai Golkar. “PKS dengan Golkar itu cemistry-nya tidak akan ketemu. Yang perlu diingat juga, di Golkar itu kan banyak faksi dan banyak juga yang tidak cocok dengan PKS,” terangnya. Sedang untuk merapat ke Partai Gerindra lebih tidak mungkin lagi karena gerbong koalisi Prabowo Subianto sendiri juga belum jelas.

Arie mengatakan, masyarakat sesungguhnya bisa melihat bahwa langkah-langkah sejumlah elit PKS hanyalah gertakan semata dan karakter konstituen PKS tidak menyukai hal semacam itu. “Kalau memang masalah komunikasi yang dipersoalkan elit PKS, apa salahnya mereka langsung menemui SBY untuk bertanya mengapa memilih Boediono. Kan bukan hal yang sulit untuk menanyakan langsung? Jadi, elit-elit PKS mestinya mengambil inisiatif untuk bertemu SBY,” ujarnya.

JAKARTA – Para politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diingatkan untuk tidak terlalu banyak bermanuver hanya untuk kepentingan politik praktis.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News