KPU Didesak Jangan Turuti Maunya Komisi II DPR
jpnn.com - JAKARTA - Usulan sejumlah anggota DPR agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan terpidana yang sedang menjalani hukuman masa percobaan dapat menjadi calon kepala daerah, dinilai telah melecehkan akal sehat.
Bahkan usulan yang disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR dengan KPU pada Jumat (26/8), dinilai bertentangan dengan keinginan publik.
"Keinginan publik itu kan, agar pilkada diikuti para kontestan calon kepala daerah yang bersih dari berbagai persoalan hukum," ujar Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, Selasa (30/8).
Menurut Masykurudin, harus dipahami, bahwa seseorang yang dijatuhi hukuman masa percobaan, bukanlah orang yang sudah bebas dari persoalan hukum. Karena masih terikat atas tindak pidana yang dilakukan, dan dapat seketika menjadi narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
"Yang membedakan hanyalah para terpidana percobaan menjalani hukuman di luar LP, sementara terpidana murni masih menjalani hukuman dalam lembaga pemasyarakat," ujar Masykurudin.
Masykurudin menegaskan, pandangan yang dikemukakan mengacu pada UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakat.
Disebutkan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
"Karena itu kami yang tergabung dalam Koalisi Pilkada Bersih meminta KPU harus menolak desakan DPR, untuk mengubah ketentuan dalam Peraturan KPU yang memberikan larangan terpidana maju menjadi kepala daerah," ujar Masykurudin. (gir/jpnn).
JAKARTA - Usulan sejumlah anggota DPR agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) meloloskan terpidana yang sedang menjalani hukuman masa percobaan dapat menjadi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Deinas Geley Soroti Kinerja KPU & Bawaslu Papua Tengah
- Putra Mahkota Abu Dhabi Beri Selamat Kepada Gibran yang Terpilih Sebagai Wapres
- Semua Pihak yang Bersengketa di MK Harus Legawa Menerima Putusan Akhir
- 23 Tahun jadi ASN, Erani Siap Maju Pilkada di Kabupaten Landak
- Tanggapi Sengketa Pilpres 2024, GPKR Mengetuk Hati Para Hakim MK, Begini Harapannya
- Prabowo Minta AHY Siapkan Kader Terbaik dari Demokrat Untuk Kabinet Mendatang