Moeldoko: Saya tidak Mungkin Maju Tanpa Dukungan Pemerintah

jpnn.com - JAKARTA – Mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko sangat percaya diri maju sebagai calon ketua umum PSSI. Salah satu sumber kepercayaan diri itu adalah adanya dukungan dari pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Saya tidak mungkin maju mencalonkan diri jika tidak mendapat dukungan pemerintah,” ujar Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/9/2016).

Moeldoko mengatakan, PSSI secara organisasi memang anggota dan tunduk pada peraturan FIFA. Namun, sepak bola Indonesia adalah aset bangsa dan negara yang harus dikelola bersama dengan pemerintah untuk kebaikan seluruh rakyat.

Dia meyakini, dukungan pemerintah sangat menentukan maju mundurnya sepak bola di sebuah negara. Karena sepak bola memiliki dimensi luas, terkait politik, hukum, sosial, ekonomi, dan budaya sebuah negara bangsa.

"Karena itu, bagi saya, dukungan pemerintah terhadap kepemimpinan PSSI mutlak sifatnya," kata Moeldoko.

Ia pun menggambarkan bagaimana risiko yang didapat, jika PSSI tidak mendapat dukungan penuh pemerintah. Euforia sepakbola Indonesia ketika menjadi tuan rumah Piala Asia 2007 dan Piala AFF 2010 mendadak sirna begitu terjadi pertentangan antara pemerintah dan PSSI sejak di awal 2011.

“Kekisruhan organisasi PSSI dalam lima tahun terakhir berakar pada ketidakharmonisan antara PSSI dengan pemerintah. Ketidakharmonisan hubungan itu berdampak luas, baik antar anggota PSSI serta kinerja PSSI dan klub-klub maupun hubungan dengan FIFA. Nyaris selama lima tahun energi PSSI terkuras habis oleh dinamika yang penuh pertentangan ini. Sepakbola nasional pun kedodoran, mulai pembinaan pemain muda, kompetisi, hingga tim nasional,” papar lulusan terbaik AKABRI 1981 itu.

Karena itu, Moeldoko sungguh berharap bahwa Kongres PSSI 17 Oktober mendatang mengusung spirit rekonsiliasi. Kongresnya harus berproses secara demokratis dan bermartabat. Demokratis berarti kongres berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi. Bermartabat artinya berjalan jujur dan bersahabat. Tidak ada kekerasan dan manipulasi, juga jauh dari politik uang.