Nafsu Berahi Ahok Telah Menodai Janji Jokowi

jpnn.com - JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama atau Ahok disarankan untuk menambah pengetahuannya tentang pengertian "tanah negara" dalam perspektif berbangsa dan bernegara.

Saran tersebut disampaikan Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida, Kamis (29/9). Tujuannya, untuk mengurangi nafsu berahi Ahok menggusur permukiman warga DKI Jakarta.

Selain itu, menurut Ida, menambah pengetahuan tentang makna status tanah negara sekaligus untuk mendekatkan perilaku Ahok dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam mengelola ibu kota negara.

"Gara-gara keterbatasan pengetahuan Ahok memaknai status tanah negara, kesannya rakyat sama sekali tak punya hak di atas tanah negara dan bertentangan dengan janji Jokowi saat kampanye sebagai calon gubernur DKI tahun 2012 yang akan melegalisasi permukiman penduduk yang sudah dihuni minimal 20 tahun," ungkap Ida.

Fakta terkini bahwa Ahok tak mampu mengendalikan nafsunya untuk menggusur, lanjut mantan Wakil Ketua DPD RI itu, kemarin Ahok kembali menggusur paksa sebagian warga di kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan.

"Alasannya sama, yakni tanah yang dihuni penduduk itu berstatus tanah negara. Karena tanah negara, rakyat tak punya hak. Makanya sebagian warga dipaksa untuk menghuni rumah susun, tak peduli apakah mereka mampu bayar sewa atau tidak," imbuh Ida.

Di samping Ahok, Ida juga mensinyalir banyak pejabat yang memahami tanah negara haram dihuni oleh rakyat. "Ini fatal, sebab mereka itu adalah warga bangsa etnik pribumi yang jadi pemegang saham utama negara ini," jelasnya.

Apalagi jika mereka selama warga terkait telah bayar PBB tiap tahun, menurut Ida, seharusnya mereka jadi kelompok prioritas untuk dapat bagian sebidang tanah yang dilegalkan oleh pemerintah.