Kader jadi Tersangka Lagi di KPK, Begini Reaksi Demokrat
jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pasar besar tahun jamak 2009-2012, senilai Rp 76 triliun.
Lalu bagaimana reaksi Partai Demokrat?
"Kami hanya minta itu diproses sesuai dengan hukum. Silakan saja. Tapi harus dilakukan secara transparan dan terbuka," kata Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Syarief Hasan, di kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (18/10).
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan apa yang dilakukan Ketua DPC Demokrat Madiun itu, merupakan perilaku pribadi, bukan atas institusi partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ini jelas Pak Bambang pribadi, tidak ada kaitannya dengan partai. Masalah ini terdapat tindakan korupsi. Yang jelas, itu tidak kaitan dengan partai," tegasnya.
Terkait sanksi, mantan Menteri Koperasi dan UKM ini memastikan bahwa Bambang segera di-nonaktifkan sebagai Ketua DPC Demokrat Madiun.
"Pasti di-nonaktifkan. Kami akan ikuti perkembanganya. Kan baru ditetapkan tersangka," tambahnya.(fat/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pasar besar tahun
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Usut Kasus Korupsi Pengadaan APD Covid-19, KPK Periksa Dirut Energy Kita Satrio Wibowo
- VDR Berbagi Terang, Panti Asuhan tak Lagi Redup
- BMKG: Titik Panas di Kaltim Alami Penurunan
- Pedemo di Patung Kuda Monas Diwarnai Aksi Teatrikal, Lihat
- ID Food Akan Tingkatkan Akses Perempuan di Sektor Pertanian & Pangan Lewat Digitalisasi
- Kemensos Uji Publik Tata Cara Usulan DTKS melalui Musyawarah Desa