Tanjung Priok Jadi Lahan Pungli, Dirjen Bea Cuka Mesti Dievaluasi

Tanjung Priok Jadi Lahan Pungli, Dirjen Bea Cuka Mesti Dievaluasi
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi. Foto; dokumen JPNN.Com

jpnn.com - JAKARTA - Temuan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal maraknya pungutan liar di sektor importasi di Pelabuhan Tanjung Priok mengundang pertanyaan tentang kinerja jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) selama ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) maupun Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi pun dianggap tak bisa menutup mata pada temuan KPK itu.

Menurut pegiat antikorupsi Uchok Sky Khadafi, temuan KPK tentang maraknya praktik ilegal di  Tanjung Priok menunjukkan adanya ketidakberesan di tubuh DJBC. "Ini memalukan. DJBC melakukan pungli padahal aparat bea dan cukai bertugas pada halaman muka negara ini,” ujar Uchok di Jakarta, Kamis (20/10) mengomentari hasil kajian KPK tentang praktik ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok.

Direktur eksekutif  Center for Budget Analysis (CBA) itu pun meminta Satuan Tugas Antipungli bentukan Presiden Joko Widodo juga menyasar jajaran DJBC. Ia menegaskan, pungli di pelabuhan ekspor-impor tidak hanya merugikan investor tetapi juga negara. Baca juga: Ngeri... Pungli di Bea Cukai Jadi Sorotan KPK

“Pungli ini merugikan negara dan memalukan investor. Tim Satgas Antipungli pertama bertugas harus fokus di bea dan cukai dulu," tegasnya.

Sedangkan anggota Komisi XI DPR yang membidangi keuangan dan perpajakan, Sarmuji meyatakan, KPK dan lembaga penegak hukum lainnya harus lebih galak. Politikus Golkar itu menegaskan, temuan KPK di Tanjung Priok tak bisa dianggap angin lalu.

"Pungli sudah lama menjadi penyakit ekonomi kita. Di sinilah letak yang membuat barang-barang kita tidak kompetitif dengan negara lain,” tegasnya.

Dia menambahkan, Menkeu Seri Mulyani (SMI) mestinya segera mengevaluasi kinerja Heri Pambudi selaku Dirjen Bea Cukai. Sarmuji bahkan menyarankan SMI untuk memberi waktu selama dua bulan ke Heru untuk membenahi DJBC agar benar-benar bersih.

“Harus ada target untuk melihat apakah kinerja Dirjen Bea dan Cukai mampu menyelesaikan laporan dari sejumlah titik yang selama ini paling sering terjadi nya pungli dan praktik itu. Kalau tidak mampu, terpaksa harus diganti," cetusnya.

JAKARTA - Temuan hasil kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal maraknya pungutan liar di sektor importasi di Pelabuhan Tanjung Priok mengundang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News