Dicari!! Pemimpin Pancasilais untuk Ibu Kota

jpnn.com - JAKARTA - Perilaku calon petahana Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dinilai telah menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal itu tercermin lewat kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam menata kota.

Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan menilai, pembangunan di Jakarta cenderung mengutamakan kepentingan kaum pemodal, pengusaha besar, dan pengembang. Hal itu dinilai bertentangan dengan sila kelima Pancasila.  

"Jakarta merupakan ibu kota negara sekaligus sebagai tempat berkumpulnya segala suku bangsa dan tolok ukur kesejahteraan masyarakat Indonesia di mata dunia, ternyata belum menunjukkan keberpihakkannya terhadap golongan sosial masyarakat di tingkat ekonomi rendah. Ini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesianya dimana?" kata Eki, sapaan akbrabnya dalam diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Jum'at (21/10).

Eks bakal calon Gubernur DKI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan, pembangunan Jakarta dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini hanya menjadi ajang berbagi proyek antara pemerintah dengan perusahaan properti raksasa.

Reklamasi sebagai contohnya, lanjut dia, mega proyek ini adalah hasil dari keputusan pemprov DKI Jakarta dengan dalih akan menciptakan kawasan strategis pariwisata dan pemukiman berupa apartemen berharga miliaran rupiah. Bahkan, lanjut Eki, mantan Bupati Belitung Timur itu merekomendasikan penggusuran demi pembangunan tanpa memerhatikan nasib warga.

"Selain reklamasi teluk Jakarta yang hanya menguntungkan bagi para pengembang property dan masyarakat golongan atas, pemprov Jakarta juga kerap melakukan penggusuran pemukiman warga khususnya di bantaran kali dan pemukiman warga di daerah Kalijodo," ujar Eki yang juga aktivis 98.

Eki menjelaskan, sikapnya itu bukan anti pembangunan, tapi cara-cara yang dilakukan Pemprov DKI sangat jauh dari kaidah berbangsa bernegara yang telah diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang dan Pancasila.

"Maka, ini membuktikan bahwa pemerintahan saat ini telah menunjukkan wujudnya sebagai pemerintahan yang anti sosio demokrasi, anti musyawarah-mufakat dan anti Pancasila," tegasnya.