AROPI Ajukan Uji Materi UU Pilpres

JAKARTA – Asosiasi Riset Opini Publik (AROPI) kembali mengajukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Setelah sebelumnya memenangkan gugatan pasal larangan publikasi survei cepat di UU Pemilu, AROPI yang diketuai Denny JA kembali mengajukan dihapuskannya larangan terkait dalam UU Pilpres nomor 42 tahun 2008.

 

Tiga pasal yang digugat oleh AROPI adalah pasal 188, 228, dan 255 UU Pilpres. Pasal tersebut tidak hanya melarang publikasi survei di hari tenang dan hari Pemilu, namun juga memberikan sanksi pidana bagi lembaga yang melanggarnya.

 

”Di luar negeri, momen pilpres sudah seperti hari raya bagi lembaga survei. Sebab, lembaga survei menyuguhkan opini baru. Namun, pilpres di Indonesia malah membuat lembaga survei ketakutan,” kata Denny JA dalam keterangan di gedung MK, Jakarta, Selasa (26/5). Bersama Denny, Sekretaris Jenderal Aropi Umar S Bakry, dan kuasa hukum pemohon Andi Muhammad Asrun.

 

Denny menyatakan, sekitar lima minggu lagi masyarakat Indonesia akan memasuki Pilpres. Momen Pilpres tersebut sama seperti halnya momen Pemilu Legislatif, dimana seharusnya tidak ada larangan bagi lembaga survei untuk mempublikasikan hasil hitung cepatnya.