Fraksi Golkar Tunjukkan Sikap Oposisi

JAKARTA - Fraksi Partai Golkar di DPR memanfaatkan rapat pengambilan keputusan mengenai usul hak angket Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai ajang menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan Susilo Bambang yudhoyono yang tinggal beberapa bulan lagi. Fraksi Golkar menyatakan  persetujuannya atas usul hak angket tersebut, dalam rapat paripurna DPR di Senayan, Selasa (26/5).

Fraksi Partai Golkar bersama Fraksi PDIP, Fraksi Bintang Pelopor demokrasi (BPD) dan PPP sepakat menyetujui hak angket terhadap DPT lanjutkan. Sementara Fraksi PAN tidak jelas sikapnya karena hanya menyatakan mengecam penyelenggara pemilu yang tidak profesional. Sedangkan FKB meminta agar yang diajukan adalah hak interpelasi bukannya angket.

Empat fraksi pendukung pemerintah masing-masing Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Damai Sejahtera, Fraksi Bintang reformasi dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak hak angket. Karena terjadi  pendapat yang berbeda dan tidak ada titik temu saat dilakukan musyawarah, akhirnya disepakati voting dalam pengambilan keputusan.

Juru bicara F-PDIP Hasto Kristianto mengatakan bahwa hak angket merupakan upaya penyelamatan demokrasi dan tradisi pemilu yang terbuka, jujur dan adil di Indonesia. “Apalagi pelanggaran DPT dalam pemilu legislatif ini terjadi secara masiv sehingga bukan lagi kesalahan adminsitratif saja. Karena itu satu-satunya cara harus diteruskan," katanya disela-sela sidang paripurna DPR.