Gubernur Jangan Dipilih Rakyat
Dari Seminar Nasional Otonomi Daerah
Kamis, 28 Mei 2009 – 09:18 WIB
SURABAYA - Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu segera diperbaiki. Salah satunya mengepras tingkatan birokrasi administrasi yang dianggap terlalu panjang. Selain itu, keberanian kepala daerah berinovasi juga menjadi salah satu kuncinya. Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi lebih banyak menyoroti masalah tidak efektifnya keberadaan gubernur. Menurut dia, jika ada daerah yang berhasil, bukan karena provinsi yang berperan besar. Sebab, ada kewenangan bupati dan wali kota yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Topik tersebut dibahas dalam seminar nasional bertajuk Menata Kembali Desentralisasi: Apa Agenda Berikutnya" di The Empire Palace Surabaya Rabu (27/5) malam. Seminar itu menghadirkan pembicara Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi, dan Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Depkeu Askolani.
Baca Juga:
Dari dialog tersebut disimpulkan bahwa pelaksanaan desentralisasi perlu ditata kembali. Salah satunya menentukan arah baru hubungan pusat dengan daerah untuk meningkatkan kinerja pemda.
Baca Juga:
Dia menegaskan, peran provinsi terlalu kecil. Semua perizinan ada di kabupaten/kota kecuali yang lintas wilayah. Karena itulah, peran provinsi selama ini hanya mengoordinasikan. Padahal, menemukan sosok gubernur mengeluarkan biaya yang tidak kecil.
SURABAYA - Banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah perlu segera diperbaiki. Salah satunya mengepras tingkatan birokrasi administrasi
BERITA TERKAIT
- Sekjen Kemendagri Suhajar Diantoro Dorong Pemprov DKI Kelola Urbanisasi Secara Optimal
- Hannover Messe 2024, Dirut Pertamina Tegaskan Target 25 Persen Pemimpin Perempuan
- Gibran Apresiasi Kegiatan Paskah dan Perayaan Dies Natalis ke-62 GAMKI
- KPK Endus Petugas Keuangan yang Punya Aset Kripto Miliaran Rupiah
- Pertamina Menjalin Kerja Sama dengan Polri untuk Publikasi dan Edukasi Masyarakat
- Menurut Gilbert, Ini Solusi Mengatasi Kemacetan di Jakarta Seusai Menanggalkan Status Ibu Kota