Kapolri, Janganlah Bekerja Berdasarkan Pesan Sponsor

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mempersoalkan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait informasi makar pada 25 November dan gedung MPR/DPR/DPD akan diduduki.

"Kami sangat kecewa dengan kinerja Kapolri yang melontarkan isu yang sangat danger di tengah-tengah masyarakat yang tanpa dikaji terlebih dahulu kebenaran isu itu," kata Benny di kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (24/11).

Kalau pun ada laporan-laporan intelijen yang menyatakan adanya potensi makar, katanya, sebaiknya laporan itu dikaji terlebih dahulu secara matang, kemudian baru disampaikan kepada publik.

"Karena pernyataan yang dikeluarkan tanpa dicek and ricek akurasinya cenderung membuat pasar politik dan pasar ekonomi kita panik," tegasnya.

Bahkan akibat pernyataan tersebut secara politik maupun sosial,  menciptakan spekulasi di tengah-tengah masyarakat. Rakyat akan saling mencurigai, saling menuduh dan ini tentu saja tidak kondusif bagi pembangunan demokrasi yang lebih beradab.

"Oleh sebab itu keberadaan kapolri ini bukan tidak mungkin ditinjau kembali. Jangan lupa kapolri diberhentikan dan diangkat oleh presiden berdasarkan persetujuan DPR. Begitu pula apabila pernayataan-pernyataan yang disampaikan kapolri ini akan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat," ujar politikus Demokrat ini.

Benny merasa heran karena pernyataan kapolri soal makar, berbeda dengan apa yang disampaikan Menkopolhukam Wiranto, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, hingga Wakapolri Irjen Pol Sjafruddin. Harusnya, sebelum disampaikan ke masyarakat, ada koordinasi di antara mereka.

"Tapi buktinya kan kapolri mengatakan ada makar, menhan bilang gak ada, wakapolri bilang gak ada. Ini jadi pertanyaan publik jangan-jangan kapolri ini jadi alat muatan politik tertentu, iya kan?. Kami minta kapolri janganlah bekerja berdasarkan pesan sponsor. Kasihan bangsa ini kasihan negara ini," tandasnya.(fat/jpnn)