Pemda Minta Ujian Nasional tak Langsung Disetop
jpnn.com - JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) dipahami daerah.
Pasalnya, UN bukan lagi penentu utama kelulusan sehingga layak dihentikan sementara waktu.
"Ya kami mengikuti kebijakan pusat saja. Kalau UN dihentikan, sebaiknya berjenjanglah, jangan langsung disetop," kata Bupati Kerinci Adi Rozal di sela-sela penganugerahan Ki Hajar di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumat (25/11).
Hal senada diungkapkan Kadis Pendidikan Kota Balikpapan Muhaimin.
Menurut dia, penghapusan UN jangan sekaligus agar daerah bisa menyesuaikan.
"Kalau di Balikpapan, ada UN atau tidak tetap saja menggunakan komputer untuk ujian. Perangkat IT kan tidak hanya dipakai untuk UN, bisa juga untuk ujian sekolah (US)," terangnya.
Meski rencananya UN dihentikan mulai 2017, menurut Muhaimin, di Balikpapan akan tetap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Bahkan, tahun ini seluruh sekolah SMP, SMA/SMK di Balikpapan menggunakan UNBK.
JAKARTA - Kebijakan pemerintah untuk melakukan moratorium ujian nasional (UN) dipahami daerah. Pasalnya, UN bukan lagi penentu utama kelulusan sehingga
- Ramadan Berbagi, Garuda Beverage Salurkan Beasiswa Pendidikan & Ribuan Sepatu
- Dana BOS Aman jika Seluruh Guru Honorer jadi PPPK, Begini Penjelasannya
- Peruri Dorong Peningkatkan Kualitas Pendidikan SDN di Karawang
- Universitas Terbuka & BWI Berkolaborasi, Investasi Dana Abadi di Sukuk Wakaf
- Mahasiswa Jadi Korban TPPO Berkedok Magang di Jerman, Prof Zainuddin Soroti Lemahnya Pengawasan
- SNBP 2024: Daftar PTN Akademik & Vokasi dengan Peserta Lulus Terbanyak, Tak Terduga