Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menanggapi aturan terkait penggunaan tes PCR sebagai syarat perjalanan yang beberapa kali berubah.
Agus menyebut rencana penyaluran bansos melalui fintech membutuhkan data yang akurat. Di sisi lain pemerintah masih menghadapi persoalan…
Kementerian Kominfo sudah sejak tahun awal tahun ini mengkategorikan informasi bahaya BPA dalam kemasan galon polikarbonat (PC) dalam…
Agus Pambagio menilai Menhub BKS asal bicara karena mengizinkan masyarakat mudik Lebaran tahun ini.
Agus Pambagio mendukung kebijakan Presiden Jokowi menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang juga mengatur soal investasi miras.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengingatkan BPOM tidak menunda pemberlakuan peraturan PerBPOM No 31 tahun 2018 tentang Label…
Agus merasa heran menteri era Presiden Jokowi yang menyudutkan Gubernur Anies. Kenapa? Simak selengkapnya di sini.
Agus Pambagio menilai PSBB belum efektif mencegah COVID-19, apalagi setelah terbit SE Menperin Nomor 4 Tahun 2020.
Pemerintah terus berusaha menurunkan angka stunting pada anak-anak di berbagai penjuru Indonesia.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio menyetuji larangan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk melarang mobil berusia lebih dari…
Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan pemerintah tak boleh menentukan harga tiket pesawat.
Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio merasa heran dengan sikap pengemudi taksi online yang tidak mau diatur.
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio merasa heran dengan sikap sejumlah pengemudi taksi online yang menolak Peraturan Menteri Perhubungan
Kuasa hukum PT Tirta Investama Farid Nasution menyesalkan putusan majelis Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti masifnya pemberitaan negatif tentang Aqua jelang putusan oleh majelis Komisi Pengawasan Persaingan…
Yuli Supratiwi kembali mempertanyakan kian gencarnya informasi serta iklan yang menggambarkan susu kental manis sebagai minuman bergizi untuk…
Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera membuat peraturan yang baru.
JPNN.com 
