Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menjadi lokasi pilot project model pengembangan wilayah terpadu dengan basis hutan sosial.
Menurut LaNyalla, penyerahan SK Hutan Sosial, Adat dan Tanah Objek Reforma Agraria adalah bentuk kepedulian pemerintah.
Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset baik melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
Surat Keputusan Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS) Progrm Perhutanan Sosial di Desa Mekarwaru sudah terbit.
Jokowi akan mencabut izin pengelolaan hutan sosial jika masyarakat sengaja menelantarkan.
JPNN.com 
