Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyinggung tentang sosialisasi menyikapi keluhan negara asing dan PBB terhadap RKUHP baru…
Pasal-pasal di dalam RUU KUHP dipastikan tidak akan ada pasal karet. Simak selengkapnya.
Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengingatkan kepada penolak RUU KUHP & Kesehatan untuk tidak mengatasnamakan rakyat Indonesia
Penyusunan RUU KUHP juga telah melalui berbagai diskusi dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat.
Sosialisasi akan kembali dilanjutkan untuk menyampaikan narasi-narasi terkait RUU KUHP, yang mudah dicerna oleh masyarakat.
Forum yang dilaksanakan secara hybrid ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pemahaman publik akan urgensi pembaruan KUHP di…
Anggota Komisi III Fraksi PDI Perjuangan I Wayan Sudirta beber kronologis dan urgensi pengesahan RUU KUHP saat rapat…
Salah satu proses pembangunan hukum yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah, adalah dengan melakukan revisi terhadap KUHP.
Seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat diharapkan mendukung dan mendorong secepatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP).
Indonesia sudah 77 tahun merdeka dan selalu berusaha membuat hukum pidana nasional dalam bentuk kitab undang-undang tersendiri.
Anggota Komsi III DPR RI I Wayan Sudirta menyampaikan kabar terbaru terkait pembangunan pembahasan RUU Tentang Kitab Undang-Undang…
Salah satunya adalah dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah bersama…
Mahfud MD menyebut pembahasan RKUHP sudah jalan 59 tahun, sehingga pemerintah hendak menyiapkan pengesahan rancangan aturan itu sebelum…
Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan bahwa RUU KUHP saat ini lebih berbahaya dan berpotensi memberangus kebebasan pers.
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendorong Kemenkumham lebih masih menyosialisasikan 14 pasal krusial RKUHP
Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) mengeklaim penyempurnaan pada draf RUU KUHP yang diserahkan ke DPR RI…
Setelah sempat tertunda pada 2019 lalu, pembahasan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan kembali dibahas di DPR
Pemerintah mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI agar menghapus dua pasal dalam RUU KUHP.
Anggota DPR dari PKS Bukhori Yusuf memprotes pengibaran bendara LGBT di Kedubes Inggris yang dinilai melecehkan negara ini
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung RUU KUHP soal LGBT segera disahkan pemerintah dan DPR
Herman Herry menegaskan bahwa KUHP sebagai induk hukum pidana tentunya menjadi penting dalam menjawab dinamika tindak pidana yang…
JPNN.com 
