Ketua Umum Korpri Prof Zudan Arif Fakrulloh angkat suara mengenai anggotanya, mantan Bendahara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau…
Pemprov Jateng menyerahkan pengelolaan zakat PNS kepada Badan Amil Zakat Infaq dan Sadaqah
Potensi Zakat di Provinsi Aceh cukup besar, hingga mencapai Rp 4 triliun per tahun. Simak selanjutnya.
Komisi Fatwa MUI tahun lalu sudah membolehkan penghimpunan zakat dengan pemotongan gaji PNS.
Dari Rp 60 miliar zakat yang dihimpun sepanjang Maramadn 1439 H, sebesar 20 persen di antaranya berasal dari…
Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin menyatakan tidak setuju ada pemotongan gaji PNS muslim untuk zakat.
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo mengatakan, tidak akan ada uang zakat PNS dipakai untuk pembangunan…
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, penerapan kebijakan potong gaji PNS muslim untuk bayar zakat harus melalui kajian…
Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan, potensi zakat yang bakal ditarik cukup besar karena bukan hanya dipungut dari PNS.
Wacana pemotongan gaji PNS untuk zakat hingga saat ini belum dibicarakan di tingkat kabinet.
Pengertiannya, ketika seorang PNS membayar/dipotong gajinya 2,5 untuk zakat, maka sebagian pajak yang bayarkan kepada negara harus dipotong…
Soal kontroversi ranah privat yang sudah diatur negara. Hal tersebut bisa memunculkan polemik yang lebih sensitif.
Rencana pemerintah memotong gaji PNS muslim untuk zakat jangan sampai memunculkan kecurigaan pemerintah sedang berupaya menutup defisit anggaran.
Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan, sama dengan puasa dan salat, zakat merupakan urusan pribadi setiap muslim.
Pemkab Kubu Raya menyambut baik rencana pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat.
Wali Kota Pontianak Sutarmidji menilai, pemotongan gaji PNS muslim sebesar 2,5 persen untuk zakat, tidak tepat.
Ada PNS yang menganggap zakat merupakan urusan privasi, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.
Hingga saat ini, MUI belum diajak Kementerian Agama bicara soal rencana zakat PNS.
Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, soal rencana zakat 2,5 persen gaji PNS, pemerintah hanyalah memfasilitasi para PNS.
Fahri Hamzah mewanti-wanti jangan sampai motif penarikan zamat ini karena kas negara mulai kering.
Sudah ada kebiasaan yang dilakukan PNS untuk berzakat tanpa harus menunggu anjuran atau aturan dari pemerintah.
JPNN.com 
