Menteri PANRB Rini Widyantini Bersama Ketua ORI, Kepala LAN dan Para Perwakilan ORI se-Indonesia (via zoom) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut mebahas pengawasan permasalahan pelayanan publik di daerah berdasarkan UU No 25 Th 2009, termasuk penerapan ZI di seluruh instansi pemerintah.
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf memimpin rapat kerja dengan Menteri PANRB Rini Widyantini Bersama Ketua ORI, Kepala LAN dan Para Perwakilan ORI se-Indonesia (via zoom), Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut mebahas pengawasan permasalahan pelayanan publik di daerah berdasarkan UU No 25 Th 2009, termasuk penerapan ZI di seluruh instansi pemerintah.
Menteri PANRB Rini Widyantini Bersama Ketua ORI, Kepala LAN dan Para Perwakilan ORI se-Indonesia (via zoom) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut mebahas pengawasan permasalahan pelayanan publik di daerah berdasarkan UU No 25 Th 2009, termasuk penerapan ZI di seluruh instansi pemerintah.
Menteri PANRB Rini Widyantini Bersama Ketua ORI, Kepala LAN dan Para Perwakilan ORI se-Indonesia (via zoom) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut mebahas pengawasan permasalahan pelayanan publik di daerah berdasarkan UU No 25 Th 2009, termasuk penerapan ZI di seluruh instansi pemerintah.
Menteri PANRB Rini Widyantini Bersama Ketua ORI, Kepala LAN dan Para Perwakilan ORI se-Indonesia (via zoom) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut mebahas pengawasan permasalahan pelayanan publik di daerah berdasarkan UU No 25 Th 2009, termasuk penerapan ZI di seluruh instansi pemerintah.
Menteri PANRB Rini Widyantini Bersama Ketua ORI, Kepala LAN dan Para Perwakilan ORI se-Indonesia (via zoom) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR, Jakarta, Senin (7/9). Rapat tersebut mebahas pengawasan permasalahan pelayanan publik di daerah berdasarkan UU No 25 Th 2009, termasuk penerapan ZI di seluruh instansi pemerintah.