3 Isu Penting menurut Senator, Salah Satunya Masalah PPPK

jpnn.com - PULANG PISAU – Masalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) merupakan salah satu dari 3 isu penting.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Dapil Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Teras Narang menilai, masalah PPPK termasuk dalam daftar tiga isu yang sedang berkembang saat ini.

Senator itu mengatakan, di masa reses DPD RI, dirinya menyerap aspirasi di daerah berkaitan dengan 3 itu penting.

"Reses ini dilakukan untuk menjaring masukan langsung dari pemerintah daerah terhadap tiga isu," kata Teras Narang di Pulang Pisau, Jumat (1/4).

Dia menjelaskan tiga isu tersebut. Pertama terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.

Kedua, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menjadi dasar dalam pengelolaan wilayah.

Ketiga, Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang berdampak langsung pada tata kelola birokrasi di daerah, yang berkaitan langsung dengan nasib PPPK dan PPPK Paruh Waktu (P3K PW).

Menurutnya, perubahan yang terjadi pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan adanya pemilu nasional dan pemilu daerah.